“Kami akan meminta Australia menjelaskan alasan mereka tidak memilih rancangan kami,” tambahnya.
Australia secara resmi memberi tahu Jepang atas keputusannya itu pada Senin 26 April 2016, dengan menjelaskan bahwa rancangan Prancis merupakan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan yang khas, kata Nakatani.
Prancis mengalahkan Jepang dan Jerman untuk proyek bernilai US$40 miliar guna membangun 12 armada kapal selam bagi Australia, yang merupakan salah satu kontrak pertahanan yang paling menguntungkan, seperti diumumkan oleh Perdana Menteri Malcolm Turnbull, Selasa 27 April.
Negara pemenang, memiliki kontraktor kelautan, kelompok DCNS yang membuat rasa percaya diri industri pertahanan Prancis, dan menghempaskan usaha PM Jepang shinzo Abe yang mendorong ekspor industri pertahanan sebagai bagian dari rencana membuat bidang keamanan semakin berotot.
Reuters sebelumnya melaporkan bahwa DCNS akan dinyatakan sebagai pemenang, dengan mengutip sumber-sumber yang mengetahui proses tersebut.
“Rekomendasi atas persaingan dalam proses penilaian dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan para ahli, tanpa ragu-ragu memandang penawaran Prancis merupakan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan khusus dari Australia,” kata PM Turnbull kepada wartawan di ibukota Australia Selatan, Adelaide, tempat kapal-kapal selam itu akan dibuat.
Australia berapi-api melakukan belanja pertahanan untuk melindungi kepentingan strategis dan perdagangan di Asia-Pasifik, sehubungan dengan upaya Amerika Serikat beserta sekutunya untuk menggapai kekuatan Tiongkok yang sedang naik.
Industri berat Mitsubishi dan Kawasaki dari Jepang, sebelumnya menjadi pesaing terdepan untuk mendapat kontrak tersebut, namun ketiadaan pengalaman dalam pertrahanan global dari Jepang serta sikap yang enggan untuk membangun kapal tersebut di Australua membuat DCNS dan ThyssenKrupp AG dari Jerman lebih mengemuka.
Kedua penawar kontrak yang kalah itu menyatakan kecewa atas keputusan tersebut tetapi tetap memberikan komitmennya pada Australia. “Thyssenkrupp akan selalu bersedia untuk memberikan sumbangsihnya bagi kemampuan kelautan Australia,” kata Hans Atzpodien, pemimpin Sistem Kelautan Thyssenkrupp.
Dampak Politik Selain masalah harga, keputusan Australia mengenai kapal selam itu memberi dampak politis bagi kedua belah pihak di dalam negeri dan di luar. Pengamat industri sudah mengantisipasi bahwa keputusan akan keluar pada akhir tahun ini, namun Turnbull yang akan menghadapi pemilihan umum pada 2 Juli mempercepat proses tersebut.
Kontrak tersebut akan berdampak pada lapangan kerja bagi ribuan orang untuk kalangan perkapalan di Australia Selatan yang akan menjadi kantong pemilihan penting untuk peluang pemerintah merebut kemenangan lagi.
“Proyek kapal selam akan memakai pekerja perkapalan Australia membangun kapal selamnya dengan baja milik Australua,” kata Tunrbull.
DCNS mengusulkan versi disel-listrik sebagai pembangkit daya bagi kapal selam nukli Barakuda dengan bobot 5.000 ton, memperoleh kepercayaan dari pemuka pemerintah dan industri Australia dalam penawaran tersebut.
Jepang menawarkan membangun variasi dari kapal selamnya yaitu Soryu yang berbobot 4.000 ton, suatu kesepakatan yang akan memperkokoh hubungan hubungan strategis dan pertahanan antar dua sekutu Washington di kawasan tersebut, tetapi akan riskan menimbulkan kebencian dari Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama bagi Australia.
Di bawah kepemimpinan perdana menteri sebelumnya, Tony Abbott, Jepang telah memimpin dalam perlombaan mendapat kontrak pembuatan kapal selam, namun ketika Abbott terdepak oleh Tunrbull, kritik terhadap Jepang mulai muncul.
“Pilihan yang tidak menguntungkan merupakan cara untuk membocorkan berita bahwa tawaran Jepang tidak disukai, dan tentu saja ini menghina Jepang,” kata Eduan Graham, kepala Lowy Institute, yaitu lembaga pemikir keamanan internasional di Australia.
“Hubungan negara akan sedikit terganggu namun akan segera pulih,” katanya. ThyssenKrupp menawarkan kapal selam berbobot hingga 2.000 ton, tipe 214.
Sumber : Jejak Tapak
