Pembuatan Peta Laut Membutuhkan Biaya Yang Tinggi

Kapal pemetaan dan survey bawah laut TNI AL, KRI Dewa Kembar-932

Jakarta - Dinas Hidro Oseanografi (Dishidros) TNI Angkatan Laut yang bertugas dalam bidang survei dan pemetaan kelautan harus mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi di lapangan. Karenanya survei dan peta laut harus diperbaharui secara berkala. Namun keterbatasan anggaran menjadi kendala Dishidros dalam menjalankan tugasnya tersebut.

"Ada 500 no peta yang harus di revisi per 5 tahun. Apalagi karena peta yang ada peninggalan belanda,"kata Subdis pemetaan Dishidros TNI AL Letkol A. Azis Muttaqim di Jakarta, Rabu (22/6).

Azis mengatakan, karena keterbatasan anggaran revisi terhadap peta-peta tersebut menjadi tidak maksimal. "Tiap tahun ada revisi, tapi anggarannya terbatas. Tiap tahun kami revisi 90 no peta,"katanya. Padahal revisi peta inhttp://www.blogger.com/img/blank.gifi penting untuk keselamatan pelayaran karena kondisi di lapangan selalu berubah.

Menurut Azis, pembuatan peta ini membutuhkan biaya yang tinggi. Namun dia tak menyebut berapa biaya yang dibutuhkan. "sebagai gambaran saja, peta dengan skala 1:12 ribu, areanya 12 mil bisa menghabiskan 1 Milyar lebih,"jelas Azis. Akibatnya banyak peta yang belum direvisi karena kekurangan dana.

Selain itu, kata Azis, dengan dana dan kapal yang terbatas pelaksanaan tugas Dishidros menjadi tak maksimal. Untuk melakukan survei, Dishidros hanya mampu menjangkau 12 lokasi. Padahal tempat dan lokasi yang harus disurvei terhitung banyak. "Apalagi kalau kita survei ke Papua, misalnya, bawa alatnya saja sudah butuh biaya. Kapal kami saat ini ada tujuh,"jelas Azis.(Sumber : Jurnas)