Korea Utara mengatakan akan memperkuat kemampuan nuklir pertahanan diri dalam sebuah keputusan yang disepakati dalam kongres Partai Pekerja, kantor berita KCNA melaporkan pada Senin 9 Mei 2016, kebijakan itu melanggar resolusi PBB.
Keputusan kongres itu memperkuat sikap yang sebelumnya dipegang oleh Korea Utara, yang menyatakan bahwa mereka adalah “sebuah negara dengan senjata nuklir yang bertanggung jawab” dan menyangkal segala penggunaan persenjataan nuklir kecuali jika kedaulatannya dilanggar terlebih dahulu oleh negara lain dengan senjata nuklir.
“Kami akan secara konsisten memegang teguh garis strategis terkait mendorong perkembangan ekonomi dan pembangunan kekuatan nuklir serta meningkatkan pasukan pertahanan nuklir dari segi kualitas dan segi kuantitas selama para imperialis bersikeras dengan ancaman nuklir dan kesewenangan mereka,” tulis KCNA.
Kedua Korea secara teknis masih dalam keadaan perang karena konflik 1950-1953 mereka berakhir dengan gencatan senjata, bukan sebuah perjanjian damai. Korea Utara seringkali mengancam Korea Selatan beserta sekutu besarnya, Amerika Serikat, yang mereka tuduh merencanakan sebuah serangan nuklir.
Para pejabat dan pakar di Korea Selatan meyakini bahwa pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menggunakan kongres itu untuk memperkuat kekuatannya. Kim mengambil alih kekuasaan pada 2011 lalu setelah kematian mendadak ayahnya.
Sejak resolusi PBB terakhir, Korea Utara terus melakukan pengembangan nuklir dan misil, serta mengklaim bahwa mereka telah berhasil memperkecil sebuah hulu ledak nuklir dan meluncurkan misil balistik dari kapal selam.
Wisata misteri Korea Selatan mencela klaim Korea Utara yang menyebutkan bahwa mereka adalah negara dengan senjata nuklir, mengatakan bahwa mereka akan terus memberikan tekanan kepada Pyongyang hingga Pyongyang menghentikan ambisi nuklir mereka.
Korea Utara diyakini oleh para pakar Barat memiliki sekitar 40 kilogram plutonium, bahan baku itu cukup untuk membuat delapan hingga 12 senjata nuklir.
Dalam kongres yang digelar pertama sejak 36 terakhir, Korea Utara memberikan visa kepada sejumlah wartawan asing dari 12 negara, yang pergerakannya diawasi dengan ketat. Seorang wartawan dari BBC, yang tidak melaporkan secara langsung tentang kongres itu, ditahan karena isi dari siarannya dan dideportasi dari negara itu.
Sumber : jejaktapak
