Demikian ungkap juru bicara delegasi dan Direktur Kantor Bidang Luar Negeri Kementerian Pertahanan Tiongkok, Mayor Jenderal Guan You Fei yang ditemui dalam pertemuan khusus dengan media, termasuk VIVAnews, di Hotel Shangrilla, pada Rabu, 23 Juli 2014. Dalam kesempatan itu, Guan menegaskan posisi Tiongkok selalu jelas dalam menyikapi konflik di Laut China Selatan.
"Kami selalu mengedepankan dialog secara bilateral dan menolak kehadiran pihak luar," ungkap Guan.
Tiongkok, imbuh Guan, akan selalu berupaya untuk menjaga perdamaian di kawasan dan ingin melihat perkembangan yang dapat membuat rakyat masing-masing negara sejahtera.
"Laut China Selatan bukan masalah ASEAN, oleh sebab itu, tidak akan kami masukkan ke dalam agenda regional," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Guan turut menegaskan penolakan Pemerintah Tiongkok terhadap beberapa negara yang menunjukkan gelagat untuk mengadu domba beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Guan menyampaikan pemerintahnya tidak akan membiarkan dan merusak kedaulatan Tiongkok serta perdamaian di kawasan.
"Kami mengimbau kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghormati deklarasi tata berperikelakuan di kawasan LCS (DOC)," ujar Guan.
Kenetralan Indonesia ditunjukkan oleh sikap Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang mendorong kerangka regional untuk menyelesaikan klaim maritim tersebut. Kantor berita Amerika Serikat, VOA Indonesia edisi 2012 lalu, melansir, Marty mendorong inisiasi itu dari Phnom Penh ke Manila, Bangkok, sampai Hanoi.
Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, kenetralan Indonesia membantu mendinginkan situasi yang panas.
“Indonesia menjadi semacam titik tumpu, mencoba tetap di tengah, di mana pun titik tengah itu berada. Saya kira peran negara tersebut akan bergerak maju. Status Indonesia telah meningkat seiring hasil dari diplomasi yang dijalankannya,” ujar Justin Logan, direktur studi kebijakan luar negeri di Cato Institute, AS.(Sumber : Viva News)
