Menurut Wakil Ketua Komisi satu DPR RI Hayono Isman, rapat dilakukan secata terbuka , dengan agenda pengadaan pesawat tempur Sukhoi, tank Leopard, kapal fregat ex Brunei. "Rapat kerja harus dinyatakan terbuka kepada pubilk karena berbagai isu penggemblungan anggaran pembelian alutsista tersebut yang sudah beredar di publik," ujar Hayono, saat dihubungi Liputan6.com.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengadukan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) ke Komisi Pertahanan DPR. Tak hanya itu mereka meminta KPK untuk turun tangan melakukan investegasi. Pengaduan ini ditanggapi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dirinya memastikan dalam pembelian alutsista itu tak ada unsur korupsi.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyoroti, ada indikasi kejanggalan harga dari pembelian pesawat tempur Sukhoi Rusiat. Sejumlah LSM itu pun mempertanyakan mengapa Indonesia lebih memilih menggunakan skema dana pinjaman luar negeri atau kredit komersial. "Padahal ada MoU antara Pemerintah dengan Rusia terkait dengan state credit yang dialokasi sebesar US$1 miliar," kata Adnan.
Menurut Adnan, dengan menggunakan kredit dari Pemerintah Rusia, Indonesia akan mendapat keuntungan pengembalian masa pinjam yang lebih lama jika dibandingkan pemakaian kredit komersial.(Sumber : SCTV)
