"Ini membuktikan jika sesungguhnya pemerintah tidak benar-benar menghormati lembaga DPR, sebagai institusi pembuat UU, anggaran, dan pengawasan. Sebagai contoh dalam pembelian pesawat tanpa awak dari Israel, yang telah ditolak DPR sejak Periode lalu," ujar Al Muzamil Yusuf di DPR, Jumat (10/2).
Politisi PKS ini mengatakan, dalam kasus pembelian pesawat tanpa awak dari Israel, meski lewat negara ketiga ini, mencerminkan pemerintah tidak transparan, tidak jujur pada DPR dan memutuskan sepihak dalam urusan belanja alutsista, untuk pembelian pesawat tanpa awak ini.
"Pemerintah seolah-olah mengajukan anggaran untuk belanja pesawat tanpa awak ini Ke DPR, dalam mata anggaran 2012 ini. Namun kenyataannya pesawat itu dikabarkan akan segera tiba pada tahun ini," ujarnya.
Al Muzzammil mengatakan, jika ternyata pesawat tanpa awak dari Israel yang dipesan, akan tiba di tanah air pada tahun ini, logikanya pesawat itu sudah dibayar, terlepas baru dibayar separuh atau lunas. Sementara, selama ini DPR belum menyetujui anggaran untuk pembelian pesawat tanpa awak dari Israel lewat Filipina itu.
"Berarti pemerintah membeli pesawat itu kan tidak menggunakan uang dari anggaran APBN. Ini yang akan ditanya oleh DPR, pemerintah gunakan sumber keuangan dari mana? Selain itu, belanja alutsista tidak lewat APBN jelas ilegal dan melawan amanat dalam UU yang ada," tegasnya.
Sebelumnya, Wamenhan Syafrie Syamsuddin, mengatakan, pemesanan pembelian pesawat intai Israel buatan Israel Aerospace Industries (IAI) dilakukan dengan sistem pemesanan melalui perusahaan asal Filipina, Kital Philippine Corporation (KPC), pada tahun 2004 lalu.
Dalam prosesnya, setelah memesan dua tahun sebelumnya, Kemhan kemudian menandatangani kontrak pemesanan pada tahun 2006 melalui perusahaan tersebut.
Dimana pesawat sesuai kontrak pemesanan akan datang tahun ini. Hanya saja, ia tidak menyebut secara tegas bulan apa pesawat itu datang, termasuk banyaknya pemesanan pesawat.
Muzani Anggap Pemerintah Tak Jujur Soal Pembelian Pesawat dari Israel
Anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani menilai Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI tidak pernah secara terbuka dan jujur menjelaskan soal pembelian pesawat tanpa awak dari Israel lewat negara ketiga, Filipina.
"Inilah saya rasa perilaku buruk pemerintah selama ini. Angkatan bersenjata kita datang ke DPR hanya untuk minta persetujuan atau sekadar ngasih kabar saja dalam belanja alutsista dan pertimbangan-pertimbangan dari DPR soal rekomendasi dalam belanja alutsista tidaklah menjadi pertimbangan mereka (pemerintah dan TNI)," ujar Muzani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Jumat (10/2).
Kata Muzani, kalau penyusunan anggaran antara DPR dan pemerintah dijalankan secara benar, praktiknya tidak seperti ini. Karena itu kata Muzani, bisa saja DPR lepas tangan atas keputusan pemerintah membeli pesawat tanpa awak dari Israel lewat Filipina. "Karena dalam kasus ini realitasnya DPR tidak diajak bicara. Dan pemerintah tidak jujur dalam masalah ini," tegasnya.
Politisi Gerindra ini mengatakan, jika benar pesawat tanpa awak yang dibeli itu buatan Israel, meski dibeli lewat Filipina, berarti pemerintah telah membohongi rakyat dan DPR.
"Karena apa yang disampaikan pemerintah dalam permasalahan ini pada DPR sebelumnya, pemerintah memastikan tidak akan membeli pesawat tanpa awak dari Israel lewat Filipina. Sehingga jika kenyataannya saat ini seperti itu, berarti pemerintah telah membohongi rakyatnya sendiri," tegasnya.
Lebih lanjut Muzani mendesak pemerintah segera menjelaskan masalah ini secara gamblang agar masyarakat tidak kian merasa dibohongi. "Tentu pekan depan akan kita usulkan agar komisi I DPR segera memanggil Menhan dan Panglima TNI untuk menjelaskan soal pembelian pesawat tanpa awak dari Israel lewat Filipina itu," tegasnya.(Sumber : Jurnal Parlemen)
