Komisi I Minta Penjelasan Kemhan Soal UAV Dari Israel

UAV MALE (Medium Altitude Long Endurance) ANKA produksi Turkish Aerospace Industries, Inc.(TAI), dioperasikan pertama kali 16 Juli 2010. ANKA dapat terbang hingga ketinggian 30.000 kaki selama 24 jam pada kecepatan lebih 75 knot. (Foto: TAI)

Senayan - Komisi I DPR pekan depan akan mendalami dan menelusuri rencana Kementerian Pertahanan untuk membeli pesawat tanpa awak dari Filipina yang disebut-sebut banyak pihak pesawat yang dimaksud produksi Israel. Padahal, selama ini DPR telah berulangkali dengan tegas menolak rencana pemerintah untuk membeli pesawat produksi dari Israel, baik dibeli secara langsung maupun lewat negara ketiga.

"Kita pekan depan akan bahas rencana TNI membeli pesawat tanpa awak dari Filipina yang dicurigai itu pesawat buatan Israel. Pendalaman pembahasan hal ini akan di lakukan dalam rapat Panja Alutsista DPR," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (31/1).

Mahfudz mengatakan, secara kebutuhan dalam negeri saat ini memang membutihkan pesawat tanpa awak untuk mendukung kekuatan TNI, khususnya untuk keperluan patroli perbatasan dan sebagai pesawat mata-mata atau pengintai.

Menurut Mahfudz, pesawat tanpa awak semacam itu banyak jumlah dan jenisnya di pasaran Internasioanal. Sehingga sesungguhnya Indonesia memiliki panyak pilihan untuk membeli pesawat tanpa awak tersebut tanpa harus selalu melihat pesawat buatan Israel.

"DPR sudah meminta Kemhan, sebaiknya tidak membeli pesawat tanpa awak itu dari Israel. Karena pesawat tanpa awak itu bisa di beli dari negara lain yang tidak memiliki resistensi dengan Indonesia. Seperti membeli pesawat tanpa awak buatan Eropa, Turki atau Rusia," tegas Wasekjen DPP PKS ini.

Terkait anggaran pembelian pesawat tanpa awak, Mahfudz membenarkan jika hal itu sudah diajukan dan masuk dalam program belanja alutsista periode 2012-2014.

"Kalau tidak salah jumlahnya 2 unit. Namun tidak secara jelas disebutkan bahwa pesawat tanpa awak yang akan dibeli itu merupakan produksi dari Israel," pungkasnya.(Sumber : Jurnal Parlemen)