DPR : TNI Harus Lebih Mengoptimalkan Operasi Militer Non Perang

Sejumlah siswa SDN VIII Sumber Anyar Kecamatan Banyu Putih Situbondo, menyalami seorang prajurit Korps Marinir yang melintas, saat berlatih di Situbondo, Rabu (7/4). (Foto: ANTARA/Serda Mar Kuwadi/EI/ss/NZ/10).

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI bidang Hankam, Luar Negeri dan Informasi Komunikasi, Fayakhun Andriadi mengatakan, Tentara Nasional Indonesia harus lebih mengoptimalkan operasi-operasi militer non perang.

"Dalam Undang Undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), ada tugas TNI menyangkut `operasi militer non perang`, yaitu di antaranya membangun infrastruktur dan memberantas terorisme," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan itu, masih terkait program penempatan Korps Marinir di kawasan perbatasan, terutama di wilayah pulau-pulau terdepan (terluar), antara lain di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara.

Politisi Muda Partai Golkar yang tengah menyelesaikan studi doktor ilmu politiknya di Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) ini menambahkan, TNI memang tidak hanya mendapat mandat rakyat untuk berperang.

"Tetapi menjalankan `operasi militer non perang` tersebut tadi, terutama membangun infrastruktur serta hal lain berkenaan dengan kesejahteraan rakyat," katanya.

Berkaca kepada Mesir, demikian Fayakhun Andriadi, militer juga menjadi pengawal transisi, dinamisator dan stabilisator pergerakan demokrasi.

Dalam kaitan ini, menurut Fayakhun Andriadi, Komisi I DPR RI mendukung kegiatan penempatan TNI di pulau-pulau terdepan, dengan mengedepankan misi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), khususnya membangun infrastruktur.

Selain itu, ujarnya, para anggota Korps Marinir ini bisa pula disiapkan untuk memberikan pelatihan ketahanan pangan, seperti bercocoktanam, menangkap dan menangkar ikan, serta ketrampilan teknis tertentu, di antaranya mesin, elektronika, maupun bangunan.

"Yang perlu dipahami, bahwa yang disebut menjaga perbatasan, harus diimplementasikan secara komprehensif, yaitu darat, bawah tanah, laut, bawah laut, udara dan atas udara," ungkapnya.

Karenanya, ia lalu mempertanyakan, apakah kemampuan untuk mengamankan batas-batas wilayah tersebut, sudah mumpuni?

"Komisi I DPR RI sendiri menilai, bahwa kemampuan TNI masih kurang dari memadai. Ini yang harus disadari, dan dicarikan solusinya secara bertahap, `multi years`, namun menuju satu tujuan yang jelas," kata Fayakhun Andriadi lagi.(Sumber : Antara)