Para Menhan Bahas Strategi Kawasan

ASEAN Defense Ministers Meeting 2010.

Jakarta - Pertemuan Menteri Pertahanan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN Defense Ministers Meeting/ADMM) tahun 2011 yang akan diketuai Indonesia diharapkan menghasilkan strategi regional untuk menghadapi tantangan dari luar kawasan.

Hal ini disampaikan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dalam seminar Persiapan ADMM di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (15/11).

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan agar diadakan kajian yang membantu Indonesia bisa mengambil peran signifikan.

Pihak Malaysia pernah menyatakan, transaksi industri pertahanan di ASEAN dalam setahun mencapai 23 miliar dollar AS.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dalam paparannya menyebutkan tren perkembangan global sekarang ini, seperti hegemoni AS dengan kekuatan unipolarnya, tumbuhnya kekuatan China dan India, serta masalah-masalah lain seperti terorisme transnasional, ketidakstabilan di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika.

Bagi Indonesia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti gerakan terorisme yang berhubungan dengan jaringan terorisme seperti pembentukan ”Daulah Islamiyah Raya” di Asia Tenggara. Isu lain adalah ancaman maritim di Selat Malaka yang melibatkan tiga negara pantai.

”Adanya rencana keterlibatan AS dalam konteks regional maritime security initiative mengundang kecurigaan negara-negara di kawasan karena ini berarti AS ingin mengontrol Laut China Selatan, sementara China memandang Laut China Selatan sebagai sumber daya nasional di masa depan,” kata Agus.

Dorodjatun menyatakan, ADMM memiliki banyak dimensi militer. ADMM diharapkan dapat menghasilkan strategi yang bisa dijalankan. Keberadaan visi dan misi harus membuat ASEAN membicarakan peluang-peluang yang lebih luas dan bersifat antisipatif.

Dorodjatun merujuk pada visi yang ditetapkan bersama negara-negara ASEAN untuk mengadakan confidence building measurement untuk menghadapi dan menumbuhkan kepentingan bersama di kawasan. ”Sempat ada Bangkok Declaration untuk mengakhiri pangkalan asing di ASEAN,” kata Dorodjatun.

Pasukan perdamaian

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, negara ASEAN dan mitra berusaha menjadi focal point dalam sejumlah isu kerja sama yang disepakati di Hanoi, Vietnam. ”Keamanan maritim, bantuan bencana, penjaga perdamaian, pengobatan militer, dan kontraterorisme menjadi isu sentral kerja sama ASEAN Plus,” kata Purnomo.

China dan Vietnam mengajukan diri untuk mengambil porsi bantuan bencana dan kemanusiaan, Malaysia dan Australia berminat menangani keamanan maritim, dan Indonesia mungkin akan mengambil porsi pasukan penjaga perdamaian.

Menurut Purnomo, RI memiliki segudang pengalaman sebagai pasukan perdamaian PBB sejak tahun 1957. Ke depan, tidak tertutup kemungkinan pasukan PBB asal ASEAN akan memasang badge ASEAN di atas lambang negara mereka. ”Kita juga menyiapkan 240 hektar lahan latihan Peace Keeping Force di Sentul, Jawa Barat. Saat ini ada 1.500 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB dan pengamat militer,” kata Purnomo.(Sumber : Kompas)