Jakarta – Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menganggarkan Rp 7,5 triliun untuk membangun 30 kapal patroli kelas I dengan masa pengerjaan tiga tahun.
Karolus G Sengadji, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) mengatakan, total kebutuhan kapal patroli untuk jajarannya sekitar 100 unit kapal, namun tahun ini baru 30 kapal dalam proses lelang dengan nilai Rp 250 miliar per kapal.
“Sesuai instruksi presiden kita diberikan kesempatan untuk membangun 100 kapal kelas I dalam waktu lima tahun secara bertahap. Ya, tahun ini 30 unit,” ujarnya, Selasa (3/5/2016).
Anggaran pembangunan kapal akan diambil dari APBN. Untuk pembiayaannya, tahun pertama dibayarkan 40%. Sementara, tahun kedua dan ketiga masing-masing porsinya sebesar 30%.
Direktorat KPLP telah melakukan lelang tahap awal yang diikut 42 galangan kapal. Yang lulus tahap pra-kualifikasi ini sebanyak 20 galangan kapal. “Langkah berikutnya termasuk data teknis dan penawaran harga. Istilahnya tahap kualifikasi,”.
Karolus G Sengadji berharap kontrak pengadaan 30 kapal patroli kelas I milik KPLP, akan diteken akhir Juni 2016. “Kalau sesuai dengan pengadaan barang dan jasa akhir Juni sudah kontrak”. ujarnya.
30 unit kapal akan ditempatkan di lima pangkalan : Tanjung Priok, Tanjung Perak, Bitung, Tual dan Tanjung Uban.
Saat ini, KPLP memiliki tujuh kapal patroli kelas I, 14 kapal patroli kelas II dan 40 kapal patroli kelas III. Sisanya, sebanyak 400 unit merupakan kapal KPLP kelas patroli IV dan V yang rencananya ke depannya diganti dari bahan fiber menjadi rigid inflatable boat (RIB).
Sebelumnya, dua galangan kapal BUMN nasional dan satu galangan kapal swasta, telah membentuk konsorsium guna membidik lelang pembangunan 30 kapal patroli. Konsorsium itu terdiri dari PT PAL, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DKB) dan PT Krakatau Shipyard (KS), KSO PALDKBKS.
Askan Naim, Direktur Utama PT Krakatau Shipyard, mengaku kapal patroli yang ditenderkan oleh KPLP merupakan kapal dengan teknologi canggih (high specs) sehingga akhirnya konsorsium mengandeng PT PAL.
“Ini kapal high specs sehingga kita mengandeng PT PAL yang memiliki teknologi dan infrastruktur yang sangat bagus dan telah diakui di tingkat global dan berkualitas tinggi,” ujarnya.
Bandung Bismono, Direktur Utama PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari, mengungkapkan pembangunan kapal perlu memperhatikan material grade A, proses pembuatan, operasi, tonase, tingkat kepanasan mesin, kecepatan, konsumsi bahan bakar, daya tarik dan lain sebagainya.
Bandung Bismono mengambarkan kecanggihan kapal antara lain koneksi satelit dan automatic start engine hanya dengan menempelkan kartu. Dalam konsorsium ini, porsi pengerjaannya dan pembagian keuntungan dibagi sebesar 35% untuk PT PAL, 32,5% untuk DKB dan 32,5% dikerjakan oleh KS.
Sumber : Bisnis.com, JKGR
