Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di aula Bhinneka Tunggal Ika Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (10/05).
Susi menjelaskan bahwa perikanan telah menyumbangkan pertumbuhan dan membantu mengerek sektor lainnya. “Dulu sektor perikanan tidak pernah lebih dari 7 persen. Perikanan juga menaikkan nilai tukar nelayan dari 102 menjadi 110, kenaikan hampir 8 persen dari kemampuan nelayan. Itu bukti BDP perikanan ini dinikmati stakeholdernya. Lalu kami menyumbangkan deflasi dari harga komodoti karena ikan adalah komoditi yang turun harganya,” jelasnya.
Ketahanan ekonomi dan kewajaran harga komoditi adalah pertahanan bangsa yang paling penting. “Kami memang tidak angkat senjata tapi kami berupaya untuk mempertahankan kedaulatan laut Indonesia,” ujar Susi.
Sementara itu, Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa pencurian sumber daya alam seperti illegal fishing merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi.
“Apabila ada ancaman tersebut, harus dilawan. Memiliki pertahanan yang tangguh merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional,” ujar Ryamizard.
Menhan menegaskan bahwa seluruh pihak harus memperhatikan berbagai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan dan kedaulatan NKRI harus dijaga dari segala gangguan yang muncul.
Sumber : detik.com
