"Bahkan misalnya di Pulau natuna," ujar Marty di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2014).
Dia menjelaskan, antara Indonesia dan China menjalin hubungan kerja sama kelautan melalui Maritime Forum, termasuk pada forum setingkat wakil menteri luar negeri. Forum itu antara lain membahas tentang kerja sama China dalam bidang penanaman modal asing China di Pulau Natuna untuk proses pengalengan ikan.
"Tidak betul ada sengketa Tiongkok (China) dengan Indonesia mengenai Natuna," katanya.
Marty juga menjelaskan adanya kerja sama antara Indonesia dan China dalam bidang pengembangan industri, seperti pengalengan ikan di Pulau Natuna. "Indonesia dan Tiongkok tidak memiliki sengketa kewilayahan. Kedua, masalah laut China selatan. Indonesia bukan salah satu claimant state, bukan salah satu negara yang berseteru di kawasan Laut China selatan," ungkapnya.
Dia mengatakan, ada beberapa negara yang masih berseteru di kawasan Laut China Selatan itu. Di antaranya, China, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Taiwan. "Indonesia bukan salah satu negaranya. Bahkan posisi Indonesia yang salah satu negara yang berseteru, kita menjadi fasilitator, kita bantu menciptakan upaya-upaya penyelesaian masalah itu dengan dialog dan sebagainya," ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, China mengklaim perairan Natuna, Riau, masuk dalam wilayahnya. Informasi tersebut diungkap Asisten Deputi I Bidang Strategi Pertahanan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Marsma TNI Fahru Zaini.
“Klaim sepihak tersebut terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara China dan Filipina. Sengketa ini, akan berdampak besar terhadap keamanan Laut Natuna," ungkap Fahru saat berkunjung ke Natuna, Rabu (12/3/2014).
Klaim sepihak China tersebut terungkap, setelah negeri bambu itu mencantumkan peta Laut Natuna masuk dalam wilayah Laut China Selatan dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan gambar tersebut sudah tercantum dalam paspor terbaru milik warga China.(Sumber : Sindo)
