Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis seperti PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad akan berfokus untuk melayani pesanan dari Kementerian Pertahanan selama dua tahun mendatang. Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan spesialisasi pekerjaan pada ketiga perusahaan pelat merah tersebut hanya sementara. "Nanti kalau sudah lebih bagus, baru boleh mengembangkan bisnis," katanya di Jakarta, Kamis, 23 Februari 2012.
Alasan tersebut diungkapkan Dahlan sehubungan dengan kerugian yang sempat diderita BUMN-BUMN strategis. Kontrak di bidang perniagaan, menurut dia, belum tentu menguntungkan BUMN. "Dulu pernah ada yang pesan kapal ke PT PAL, lalu dibatalkan saat kapal hampir jadi karena kontraknya kurang baik," ujarnya.
PT Dirgantara Indonesia akan memasok enam helikopter untuk Kementerian Pertahanan secara bertahap. Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia Andi Alisjahbana beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa nilai kontrak hingga 2014 antara PT DI dan Kemenhan mencapai Rp 9 triliun.
Tahun ini saja PT DI berencana membuat dua sampai tiga helikopter berjenis N-Bell untuk digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, tahun ini PT DI juga akan membuat satu pesawat berjenis CN-235 untuk Korean Coast Guard.
Untuk modal pembuatan pesanan pesawat, Dahlan menginstruksikan agar BUMN strategis mengajukan pinjaman perbankan terlebih dahulu. Ia memberi contoh PT DI yang diizinkan mengajukan pinjaman Rp 1 triliun ke Bank BRI. Pinjaman perbankan, kata Dahlan, perlu diajukan agar pesanan bisa segera dibuat karena pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memakan waktu. "Toh nanti bisa dibayar setelah dana APBN cair," katanya.(Sumber : Tempo)
