Industri Pertahanan Harus Merancang Jangka Menengah Dan Panjang Dalam Pengadaan Alutsista Yang Belum Mampu Diproduksi Sendiri

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menekankan bahwa alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang belum diproduksi di dalam negeri agar dalam jangka menengah dan panjang harus membangun kerangka kerja sama yang konstruktif seperti joint invesment, joint production, joint research and development.

Dengan demikian keuntungan ekonomi bisa didapatkan dan transfer teknologi juga terjadi dan pada saatnya nanti bisa diproduksi di dalam negeri. "Saya senang kebijakan dasar kita ini telah benar dilaksanakan dan apabila dilaksanakan semua mendapatkan keuntungan yang riil pengguna sendiri maupun industri pertahanan kita. Kita sama-sama meninjau PT Dirgantara Indonesia dan melihat langsung produksi bersama PTDI dan Airbus Military untuk pesawat angkut CN-295 dan mendemonstrasikan kemampuan untuk mendukung operasi militer," kata Presiden saat sambutan pengantar Rapat Kabinet Terbatas tentang pengadaan alutsista di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/11).

Menurut Presiden, alangkah baiknya pesawat semacam pesawat CN-295 tidak sebatas dikonsumsi oleh jajaran TNI/Polri, tetapi juga pengguna di dalam negeri sendiri dan pihak lain apalagi menggunakan APBN. "Kita ingin yang kita lakukan kerja sama Airbus Military dengan PTDI dan saya sudah mendapatkan penjelasan kerja sama Korea Selatan dengan PTDI untuk membangun jet tempur militer jangka panjang. Itu juga terjadi di jajaran industri strategi kita di PAL dan Pindad," katanya.

Di Bandung, kata Presiden, mulai membahas produksi kendaraan taktis militer yang mampu diproduksi PT Pindad dengan produksi lain. "Saya kira ini yang harus sungguh dijalankan sehingga in the long run benar-benar kita lebih mandiri dan lebih maju, benefit sekali lagi didapat dimana-mana," kata Presiden.(Sumber : Jurnas)