Pemda Kalbar : Pemerintah Harus Percepat Pembangunan Ekonomi, Perkebunan Dan Infrastruktur Perbatasan

Bengkayang - Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Kalbar mestinya menjadi beranda Indonesia. Sayangnya wajah yang diperlihatkan sangat buruk dari berbagai bidang.

Tak ada akselerasi maupun perkembangan yang berarti. Sementara negeri jiran terus berbenah dalam bidang perekonomian, perkebunan dan infrastruktur yang diselaraskan dengan konsep pertahanan.

“Apabila pemerintah pusat menganggap perbatasan merupakan beranda terdepan NKRI, mestinya segera memerhatikan pembangunannya agar menarik dipandang oleh negara tetangga (Malaysia),” ujar Suryadman Gidot SPd, Bupati Bengkayang.

Menurut Gidot, Kabupaten Bengkayang memiliki dua kecamatan yang tertinggal di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yakni Siding dan Jagoi Babang. Namun akses jalan di dua kecamatan tersebut rusak parah, bahkan belum ada pengerasan jalan. “Terutama jalan menuju Kecamatan Siding,” tegas mantan wakil Bupati Bengkayang 2005-2010 tersebut.

Yang lebih miris, Malaysia melakukan patroli di perbatasan sudah memakai kendaraan. Sedangkan aparat Kalbar masih berjalan kaki dan berhari-hari baru sampai ke tujuan. Patroli dilakukan dengan cara mendaki gunung dan menuruni bukit.

“Diharapkan antarinstansi terkait saling berkoordinasi dalam hal pembangunan. Itu merupakan hal yang terpenting demi meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berada di daerah perbatasan,” tegas Gidot.

Komandan Pos Libas Jagoi Babang, Lettu Inf Dedi Hartono mengungkapkan, dalam menjalankan tugas menjaga wilayah perbatasan terkendala transportasi. Pos Libas Jagoi Babang hanya memiliki dua unit kendaraan roda dua yang kondisinya kurang maksimal. Sedangkan medan yang dihadapi yang sulit dilalui.

“Patroli untuk cek patok batas yang jauh, tidak didukung dengan alat transportasi, sehingga mengandalkan jalan kaki. Hanya Kawasaki Ninja buatan 2009 yang dapat digunakan, namun sering rusak. Sedangkan sepeda motor Yamaha YT kondisinya rusak berat,” ungkap Dedi.

Patroli patok batas dan patroli wilayah dilakukan minimal dua kali seminggu. Apalagi rawan terjadi kegiatan ilegal serta pergeseran patok batas Indonesia. Bahkan dari 200 patok yang dipatroli, sebanyak 95 patok batas hilang atau tidak ditemukan di lapangan.

“Walaupun hilang, tetapi titik koordinatnya kita miliki dan dapat mengetahui letak patok sesuai titik koordinat masing-masing, sesuai dengan kesepakatan kedua negara. Dengan hilangnya 95 patok batas, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, seperti memberikan tanda dengan kayu atau balok dicat. Bisa juga ditulis dan segera melaporkan ke Komando Batas untuk ditindaklanjuti,” papar Dedi.

Untuk membuat patok baru, bagian topografi dari TNI AD dan topografi Malaysia harus bersama-sama membangun patok di lapangan. Tidak boleh satu negara saja, supaya tidak muncul kecurigaan antarkedua negara. Kiri patok batas yang diawasi prajurit Pos Libas Jagoi Babang dijaga D864 di Gunung Raya.

Sedangkan batas kanan dijaga E36 dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Siding. Hilang atau tidak ditemukannya patok batas dikarenakan beberapa faktor. Ada yang hilang dikarenakan longsor, balok sudah busuk, patok batas terlalu pendek, akibat pembukaan lahan sawit dan terkena gusur oleh buldoser kemudian hilang.

“Kemungkinan juga dihilangkan patok batas tersebut dengan sengaja oleh cukong kayu, baik yang berasal dari Indonesia maupun Malaysia,” tegas Dedi.

Warga Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Syaiful berharap, pemerintah pusat jangan hanya membesar-besarkan wacana dalam untuk memerhatikan daerah perbatasan. Mestinya ada realisasi program di lapangan.

“Masyarakat Kecamatan Seluas, Siding dan Jagoi Babang sangat miskin dalam hal informasi baik itu media cetak, maupun elektronik. Jadi sulit juga bagi kami untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak,” keluh Syaiful.

Syaiful menyayangkan sikap petugas keamanan di perbatasan. Petugas di perbatasan tidak bertindak tegas terhadap warga Malaysia yang keluar-masuk Indonesia. Sedangkan keamanan Malaysia sangat tegas, apabila ada warga Indonesia yang masuk ke negaranya.

“Banyak perlakuan yang tidak senonoh dilakukan oleh tentara Malaysia saat warga Indonesia masuk ke Malaysia. Apalagi yang tidak memiliki paspor atau surat izin imigrasi,” ungkap Syaiful.(Sumber : Equator News)