Lanal Mataram Dan Pemkab Sumbawa Barat Bangunan Pertahanan Wilayah Perairan Dan Maritim

Mataram - Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram, Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Daerah Sumbawa Barat sepakat saling membantu guna pembangunan dua fasilitas pertahanan wilayah perairan dan maritim di Benete Kecamatan Maluk dan Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano.

Bupati Sumbawa Barat, KH.Zulkifli Muhadli bersama Komandan Pangkalan Angkatan Laut (AL) Mataram Kolonel Marinir Dedi Suhendar menandatangi kesepahaman bersama terkait pembangunan fasilitas dan peralatan TNI AL tersebut.

"Pemerintah berkomitmen membantu AL untuk menjaga keamanan tidak hanya wilayah di Sumbawa Barat akan tetapi antar wilayah," ujar Bupati Sumbawa.

Kedua belah pihak sepakat menjalin ikatan kerja sama saling menunjang fasilitas dan peralatan selama satu tahun hingga awal tahun 2012 mendatang.

Komandan Pankalan AL Mataram, Kolonel Marinir Dedi Suhendar mengatakan, AL membutuhkan fasilitas dan peralatan untuk meningkatkan upaya pengawasan wilayah perairan di Sumbawa Barat dan NTB.

Rencana pembangunan pos pengamanan wilayah perairan laut dan maritim tadi sebenarnya telah diupayakan sejak lama. Tujuannya, agar jajaran TNI AL memapu memaksimalkan fungsi tugasnya sebagai pengaman teritorial negara.

"AL dan pemerintah daerah siap bekerjasama," katanya.

Juru bicara pemerintah Sumbawa Barat, Najamuddin Amy dalam keterangan persnya mengemukakan, pemerintah ikut memprioritaskan pengamanan perairan dan wilayah laut untuk melindungi nelayan dan menekan kasus kejahatan di perairan laut seperti pencurian ternak, termasuk penyelundupan barang ekspor import.

Ia berharap, dengan komitmen bersama pemerintah dan TNI AL ikut didukung masyarakat di Sumbawa Barat.

Pangkalan TNI AL Mataram dilaporkan telah melakukan beberapa kali survey dan bertemu jajaran pemerintah setempat guna membahas posisi strategis pembangunan pos bantuan pangkalan angkatan laut di Sumbawa Barat.

Sebelum nota kesepahaman ditandatangani, baik jajaran TNI AL dan Pemerintah menggelar rapat koordinasi membahas isu aktual yang berkenaan pengamanan kewilayahan.((Sumber : Kemhan))