Kementerian Kelautan dan Perikanan akan akan menyiapkan kapal induk serta sejumlah helikopter dalam rangka lakukan pengawasan laut dari berbagai tindakan "ilegal fishing" yang merusak ekosistem laut.
"Ini merupakan salah satu cara komitmen dari KKP sendiri untuk mengamankan laut kita dari berbagai tindakan kriminal," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Agus Dermawan di Kupang, Selasa malam.
Hal ini disampaikannya usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis Mitra Bahari, dengan tema "Kemitraan dan Program Pembangunan Pesisir, Model dan penerapan "coastal community Development project" di Kupang.
Ia menjelaskan, rencana pembelian kapal induk itu merupakan sebuah komitmen besar dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai bentuk memberikan perhatian kepada nelayan lokal agar tidak mencuri ikan di wilayah atau perairan Indonesia.
"Ukurannya kapalnya nanti kurang lebih mencapai 120 meter. Kalau tidak salah Indonesia belum memiliki kapal sebesar itu. Dan semuanya demi pengawasan wilayah laut," tuturnya.
Menteri Susi sendiri mengatakan akan mengeluarkan dana sebesar Rp600 miliar yang diambil dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk membuat kapal tersebut.
Susi Pudjiatuti mengatakan kapal raksasa dibutuhkan untuk memberantas para pencuri ikan. Selama ini, kapal para pencuri kebanyakan berukuran besar.
Agus menambahkan, selain kapal induk, KKP juga akan membeli enam helikopter yang tujuannya untuk pengawasan laut yang luas di Indonesia.
"Rencananya juga akan ada enam helikopter yang akan dibeli, semuanya demi pengawasan laut kita, agar nelayan kita bisa mendapatkan ikan yang memang berasal dari daerahnya sendiri," tambahnya.
Sumber : republika, indosejati
