Azebaijan meminta dukungan kepada Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional untuk membantu menyelesaikan konflik dengan Armenia. Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Tamerlan Qarayev. Berbicara saat menggelar konferensi pers di salah satu hotel di bilangan Jakarta Selatan pada Jumat (8/4), dirinya mengaku sangat membutuhkan dukungan internasional untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Indonesia termasuk salah satu yang diharapakan terlibat dalam hal ini.
"Saya yakin Indonesia memiliki pengalaman untuk menjadi penengah dua negara yang berseteru ini," kata pria yang mengaku lahir dan tumbuh di kawasan Nagoromo-Karabakh tersebut. Bukan hanya meminta dukungan untuk membantu menyelesaikan konflik, dirinya juga mengharapkan Indonesia mau mengirimkan pasukan penjaga perdamaiannya untuk memantau gencatan senjata dan stabilitas di kawasan konflik, yakni Nagorno-Karabakh. Pasukan penjaga perdamaian ini dibutuhakan untuk memberi keyakinan pada Armenia agar mereka mau menarik mundur pasukan mereka dari kawasan Nagorno-Karabakh.
Penarikan mundur pasukan merupakan syarat utama yang diajukan Azerbaijan dalam proses perdamaian dengan Armenia. Kementerian Luar Negeri Indonesia memberikan respon atas permintaan yang diutarakan Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Tamerlan Qarayev, terkait dengan konflik yang terjadi antara Azerbaijan dengan Armenia. Saat menggelar konferensi pers di salah satu hotel di bilangan Jakarta Selatan, Qarayev meminta dukungan Indonesia untuk membantu menyelesaikan konflik dengan Armenia. Salah satu cara yang diusulkan Qarayev adalah, Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Nagorno-Karabakh.
Menanggapi hal ini, juru bicara Kemlu Arrmanantha Nassir mengungkapkan, pemerintah Indonesia selalu mendukung setiap upaya damai, dimanapun itu. Namun, untuk bisa mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, Azerbaijan harus mengajukan permintaan kepada PBB. "Indonesia selalu mendukung upaya perdamaian di berbagai pelosok dunia. Terkait pengiriman peace keeper, Indonesia selalu melakukan hal tersebut dalam rangka payung PBB. Sehingga, apapun yang dilakukan Indonesia selalu dalam kerangka PBB, dan bila ada keinginan dari suatu negara untuk pengiriman di kawasannya, harus melalui mekanisme di PBB," kata Arrmanantha pada Jumat (8/4).
Sumber : indosejati, garudamiliter
