Dia mengatakan, pengamanan data Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Mabes TNI, Mabes TNI AD, TNI AL, dan TNI AU sebenarnya sudah dilakukan dengan baik. Hanya saja, kata dia, selama ini penyimpanan data masih menggunakan jaringan teknologi satelit milik negara tetangga.
Alhasil, muncul pemberitaan bahwa terjadi kebocoran informasi di beberapa institusi kementerian. "Kita harus punya satelit sendiri agar informasi data kita tidak dicuri," kata Purnomo di sela Cyber Defence Competition 2014 di Akademi Angkatan Laut, Surabaya, Jumat (9/5).
Menurut dia, Indonesia termasuk negara yang sering diserang para peretas. Kondisi itu memicu peningkatan kerawanan dalam penyimpanan data. Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah mengupayakan membeli satelit yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
Rapat untuk mewujudkan itu sudah dilakukan dengan di bawah penanganan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Hanya saja, ia tidak tahu kapan pemerintah akan memprioritaskan pembelian satelit. "Harganya sekitar Rp 10 triliun per satelit. Harga mahal ini yang masih menjadi kendala bagi kita," ujar Purnomo.
Untuk menekan tingginya harga, ia telah mengusulkan agar penggunaan satelit dilakukan secara antardepartemen. Sehingga, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkomifo), Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, Mabes TNI, dan Kemenhan bisa memanfaatkan satelit itu secara bersama-sama.
Purnomo menyebut, tidak ada jaminan tak akan terjadi pencurian data jika Indonesia tetap tidak punya satelit sendiri. Karena masa jabatannya tinggal lima bulan lagi, ia berharap pemerintah selanjutnya dapat mengeksekusi kebijakan pembelian satelit. Pasalnya, sebagus apapun cara sebuah institusi menyimpan dan mengamankan data penting, namun kalau masih menggunakan jaringan tetangga dipastikan rawan disadap.
"Kalau sudah begitu, jangan melihat harganya. Tetapi, manfaatnya untuk kepentingan nasional kalau kita punya satelit sendiri," kata mantan menteri energi dan sumber daya mineral itu.(Sumber : Republika)
