Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengungkapkan, Inalum akan meningkatkan kualitas maupun kuantitas produknya demi memenuhi industri yang lebih canggih lagi.
"Inalum nantinya akan memproduksi aluminium alloy yang bisa diperuntukkan bagi pembuatan pesawat terbang dan lainnya," ujar dia saat ditemui di kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (6/3/2014).
Untuk diketahui, aluminium alloy merupakan material utama yang saat ini digunakan industri pesawat terbang komersial.
Dalam rencana bisnis jangka panjang, Hidayat mengatakan, Inalum akan diarahkan sebagai pengekspor produk aluminium berkualitas baik dengan kapasitas mumpuni.
"Sebesar 80% produk Inalum sudah terserap di pasar domestik. Dan diharapkan bisa ekspor ketika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi," ujarnya.
Pengembangan dan perluasan Inalum membutuhkan investasi sekitar US$ 700 juta. Dana itu bisa berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) atau melepas saham perdana (Innitial Public Offering/IPO). "Lebih baik Inalum IPO karena jangka panjangnya bagus dan diawasi publik juga," terang dia.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan, penerapan larangan ekspor mineral mentah, termasuk bauksit akan mendorong perusahaan tambang membangun smelter bauksit menjadi alumina.
"Ini yang sedang dijajaki beberapa perusahaan termasuk PT Antam. Dari hasil alumina itu bisa langsung dipakai Inalum untuk menggantikan kebutuhan yang selama ini masih diimpor dari Australia," jelas dia.
Jika hilirisasi telah berjalan, menurut Mahendra, produk aluminium Inalum bisa digunakan untuk berbagai jenis industri, seperti otomotif, perabot rumah tangga, elektronik, makanan dan minuman serta lainnya.
Bulan Ini, Inalum Bakal Jadi BUMN Ke-141.JPG)
PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) telah resmi kembali ke Indonesia, setelah sebelumnya dimiliki secara mayoritas oleh perusahaan Jepang. Inalum siap menjadi perusahaan BUMN ke-141.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, saat ini pembentukan Inalum menjadi BUMN tengah diproses secara hukum lewat pembentukan Peraturan Pemerintah (PP), yang menjadi landasan hukum Inalum sebagai BUMN.
"PP pembentukan BUMN sebentar lagi rampung. Sekarang tinggal proses panandatanganan. Cepat sekali, bulan ini selesai dan menjadi BUMN," ungkap Hatta usai rapat pembahasan Inalum di kantornya, Jakarta, Kamis (6/3/2014).
Hatta menuturkan, pasca transisi kepemilikan, beberapa persoalan untuk sementara akan dikerjakan oleh Otoritas Asahan. Seperti pembagian biaya dari PLTA 1 dan 2, serta serta pembenahan lingkungan.
"Nanti kalau pengakhiran tugas Otoritas Asahan, baru akan berlanjut ke proses lainnya. Semua ini kita minta dituntaskan dan merupakan tugas dari Otoritas Asahan untuk menyelesaikan persoalan tadi, yang memang ini bagian dari pasca agreement harus tuntaskan," ujarnya.
Sementara untuk pengembangan usaha, menurut Hatta, akan diatur oleh perencanaan besar di Kementerian Perindustrian. Baik mulai dari peningkatan kapasitas produksi, pengembangan kawasan, hingga proses hilirisasinya.
"Tetap pada masterplan Kemenperin Pengembangan kawasan industri sampai pada proses hilirisasinya," kata Hatta.(Sumber : SCTV)
