Senayan - Komisi I DPR RI tidak akan berhenti untuk terus mendorong pemerintah agar membelanjakan uangnya untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan dalam negeri. Hal itu bisa mendorong pengembangan kemampuan industri pertahanan dalam negeri dan menghemat devisa negara.
Anggota Komisi I Mahfudz Abdurrahman mengatakan, saat ini paradigma belanja pertahanan pemerintah harus berubah, tidak lagi melihat dan membeli keluar tapi harus mulai melihat dan mengembangkan di dalam negeri, supaya memberikan banyak manfaat untuk rakyat Indonesia.
"Harus ada keyakinan dan tekad yang kuat bahwa Indonesia mampu memproduksi peralatan dan perlengkapan pertahanan, bahkan kita juga harus yakin bahwa suatu saat nanti kita bisa juga menjual produk pertahanan ke luar negeri dan menghasilkan devisa untuk negara," ujar Mahfudz Abdurrahman dalam rilisnya, Rabu (22/2).
Mahfudz Abdurrahman melihat harapan itu masih ada, tapi memang harus kompak semuanya. Pemerintah, DPR RI, dan industri dalam negeri harus sinergis dan sejalan.
"Kesepahaman paradigma bahwa kita bisa dan mampu menjadi sebuah keharusan. Kemarin sudah kita saksikan peresmian Kapal Cepat Rudal (KRC) di Batam, buatan dalam negeri, itu tentu membuat kita bangga. Kita punya Pindad, PAL, Dirgantara Indonesia, Krakatau Steel, Dahana dan masih banyak perusahaan milik negara dan swasta yang siap disinergiskan utuk memproduksi alat utama sistem persenjataan. Tapi ya itu tadi harus kompak, kalau tidak kompak ya susah. Akhirnya harus terus menerus beli ke luar negeri," ujar politisi PKS ini.
Mahfudz Abdurrahman mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat kritis, apalagi dengan peran media yang begitu besar, sehingga masyarakat jadi tahu pemerintah akan melakukan apa saja.
"Kita lihat bagaimana respons masyarakat terhadap rencana pemerintah akan beli MBT Leopard buatan Jerman dari Belanda, dahsyat sekali tanggapan dari publik. Kami di Komisi I DPR RI tentu senang dengan begitu besarnya perhatian publik terhadap pengadaan alutsista Indonesia oleh pemerintah," tegasnya.
Karena itu, Komisi I akan berkomitmen dan semakin semangat untuk terus mendorong dan sekaligus mengingatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI agar benar-benar memprioritaskan belanja pertahanan di dalam negeri.
"Kalau untuk alutsista yang memang belum diproduksi di dalam negeri, ya harus diimpor tapi jangan impor dengan tangan kosong. Harus ada kesepakatan untuk transfer teknologi dan juga dapat menggunakan komponen dari dalam negeri, kita berhak untuk meminta itu. Kalau mereka tidak setuju ya kita cari ke negara lain saja, tidak usah dipaksakan," pungkas anggota DPR Dapil Jawa Barat VI ini.(Sumber)
