Panglima TNI : TNI Tetap Waspadai Embargo

JAKARTA - Ditengah upaya TNI untuk terus memodernisasi Alat Utama Sistem Senjata(Alutsista) yang dimilikinya, masih tersimpan kehawatiran yang selalu diwaspadai. Kekhawatiran itu adalah kemungkinan embargo dalam setiap pengadaan persenjataan dan peralatan militer.

Hal itu dikatakan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono usai hari pertama Rapat Pimpinan TNI di Jakarta, Rabu (18/1).

"Embargo itu memang salah satu yang kerap menjadi kekhawatiran dalam setiap pengadaan alutsista," kata Agus.

Indonesia pernah menjadi sasaran embargo militer Amerika Serikat dan sekutunya, pada 1999 terkait dengan dugaan pelanggaran HAM militer Indonesia di Timor-Timur (kini Timor Leste).

Embargo tersebut mengakibatkan tingkat kesiapan dan kemampuan sebagian besar alat dan persenjataan TNI terutama buatan AS dan sekutunya, menurun drastis. Aksi embargo itu, akhirnya dicabut pada November 2005 secara bertahap oleh AS dan sekutunya.

Ancaman embargo juga kembali dimunculkan oleh parlemen Belanda yang menolak rencana pembelian 100 unit Main Battle Tank "Leopard" oleh Indonesia untuk TNI Angkatan Darat, dengan tudingan pelanggaran HAM di masa lalu.

Agus mengatakan, dalam setiap rencana pengadaan alat utama sistem senjata pihaknya harus benar-benar melalui kajian mendalam, apakah alat atau persenjataan yang dimaksud sesuai kebutuhan dan dari negara mana akan diadakan.

"Kita sebagai pengguna selalu mengkaji apa yang cocok dengan kebutuhan dan dari mana akan diadakan. Jika itu sudah pasti kita pilih, kita tetapkan melalui kontrak," kata Agus menambahkan.

Panglima TNI mengatakan pemerintah khususnya TNI telah menjalin kerja sama dengan banyak negara untuk melengkapi dan memodernisasi alat militer dan persenjataannya.

"Misalnya dalam pengadaan kapal selam, kami kerja sama dengan Korea Selatan. Pengadaan peluru kendali, kami kerja sama dengan China dan lainnya," katanya.(Sumber : Republika)