Inggris Adakan Pelatihan ZEE Untuk ASEAN Dan Papua Nugini

Jakarta - Inggris mengadakan pelatihan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Jakarta untuk beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ditambah Papua Nugini dengan tujuan membantu penyelesaian masalah maritim di wilayah tersebut.

Pelatihan yang akan berlangsung 24-28 Oktober 2011 ini dibuka Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementrian Pertahanan, Mayor Jenderal TNI Suwarno, di Jakarta, Senin.

Konflik perbatasan, pencurian ikan, dan pembajakan kapal merupakan isu utama yang akan dibahas karena kawasan Asia Tenggara beberapa kali mengalami kejadian tersebut.

Dalam masalah batas laut, potensi konflik tersebut bisa dilihat dari klaim bersama antara Vietnam, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Taiwan atas Kepulauan Spratly di Laut China Selatan.

Sedangkan pencurian ikan juga sering terjadi di wilayah ini, terakhir sembilan kapal pencuri ikan Indonesia dari Vietnam tertangkap perairan Natuna, 29 September lalu.

Delegasi Indonesia yang menghadiri pelatihan ini berjumlah 32, Malaysia dan Singapura mengirim satu wakil dan sisanya masing-masing dua.

Instruktur pelatihan adalah Mayor Ted Bath yang sudah berpengalaman mengadakan pelatihan sejenis sebanyak 23 kali, delapan kali di Inggris dan 15 di luar Inggris. Di Jakarta sendiri, pelatihan ini sudah dilakukan lima kali.

Unit Pelatihan Internasional dan Persemakmuran (International and Commonwealth Training Unit/ICTU) yang merupakan bagian dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris akan menjadi pelaksana pelatihan tersebut.

"Indonesia dan negara-negara tetangga sering mengalami persoalan berkaitan dengan batas teritorial laut, pelatihan ini diharapkan mampu menyelesaikan beberapa persoalan tersebut," kata Suwarno dalam sambutan sebelum membuka pelatihan.

Persoalan perbatasan laut itu, katanya, disebabkan sulit untuk mengimplementasikan hukum laut internasional dan ZEE yang sudah diratifikasi sejak 1992.

"Kehadiran peserta dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, negara Timor Timur, dan Papua Nugini akan membantu penyelesaian masalah perbatasan, pembajakan kapal, dan terorisme di wilayah ini," kata dia.

Sementara Atase Pertahanan Kedutaan Inggris untuk Indonesia, Kolonel Philip Thorpe, melalui rilis media mengatakan, kesulitan itu implementasi hukum laut internasional itu disebabkan keragaman bahasa yang digunakan dalam hukum itu. Alhasil, interpretasinya berbeda-beda.

"Perbedaan interpretasi dapat memperburuk stabilitas regional itu. Pelatihan ZEE yang dihadiri perwakilan dari tujuh negara tetangga akan memungkinkan mereka berbagi pesan yang sama sehingga sikap saling menghormati dan memahami dapat terbangun," kata Thorpe.(Sumber : Antara)