DPR Melarang Pembelian Alutsista Dengan Biaya Utang Luar Negeri

Kapal patroli buatan dalam negeri. (Foto: Berita HanKam)

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak rencana pemerintah yang akan menggunakan pinjaman luar negeri untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Bahkan, Komisi I DPR melarang pemerintah untuk menggunakan alokasi pinjaman luar negeri tersebut untuk pengadaan alutsista. Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, TNI harus benar-benar realistis dan tidak terlalu memaksakan keadaan.Menurut dia, dalam rencana anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2010/2014 yang telah disetujui DPR memang diproyeksikan penambahan anggaran sebesar Rp50 triliun.

Perinciannya adalah tahun 2011 sebesar Rp11 triliun, tahun 2012 Rp12 triliun, tahun 2013 Rp13 triliun, dan 2014 sebesar Rp14 triliun. “Namun, realisasinya agak sulit.Sebagai contoh tahun 2011 saja,dari proyeksi penambahan sebesar Rp11 triliun, hanya terpenuhi Rp4,485 triliun.Tidak terpenuhinya anggaran itu karena uangnya memang tidak ada,” tegas Tubagus kepada SINDO di Jakarta kemarin.

Dengan keuangan yang terbatas seperti tahun ini,Komisi I mengharapkan pemerintah lebih jeli lagi dalam memilih alutsista sesuai prioritas. Alutsista, ujarnya, sebaiknya diprioritaskan pada pembelian alat pengamanan di perbatasan, patroli laut,dan patroli udara di daerah-daerah rawan.

Seperti diketahui, Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menyatakan akan membeli alutsista dengan menggunakan pinjaman luar negeri sebesar USD6,5 miliar, atau sekitar Rp50 triliun. Senada diungkapkan anggota Komisi I DPR Syahfan Badri Sampurno.

Menurut dia,pemerintah perlu mengubah perilaku pembelian alutsista dari luar negeri ke dalam negeri. Syahfan mengatakan, pemerintah seharusnya mulai memfokuskan diri untuk pengadaan alutsista yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara (BUMN) industri strategis dalam negeri.

Jangan sampai, ujarnya, BUMN industri strategis mati karena pemerintah lebih memilih impor daripada memesan ke dalam negeri.“Padahal, dari segi kemampuan,BUMN industri strategis kita tidak kalah dibandingkan impor,” tandasnya.

Bahkan, sebenarnya, menurut Syahfan,BUMN seperti Krakatau Steel, PT PAL, dan PT DI cukup sering mendapatkan pesanan alutsista luar negeri. Hal ini, jelasnya, menunjukkan kualitas produk BUMN Indonesia cukup baik dan bisa bersaing di pasar internasional.

Dengan diwajibkannya TNI memprioritaskan pengadaan alutsista sebesar-besarnya dari BUMN strategis dalam negeri, maka akan terjadi simbiosis mutualisme antara TNI dan BUMN strategis. Menurut dia, dengan langkah ini maka TNI dapat mendapatkan kebutuhan alutsista secara cepat dan lebih murah.

Di sisi lain,BUMN strategis dapat bertahan bahkan memungkinkan untuk mengembangkan produknya dengan kemampuan SDM dan penguasaan teknologi yang se-makin berkualitas.Hal ini juga sejalan dengan program restrukturisasi BUMN yang sering didengungkan pemerintah.(Sumber : Sindo)