Kemhan Optimalkan Penggunaan Industri Dalam Negeri

JAKARTA - Pembangunan pertahanan Indonesia akan terus diprioritaskan melalui produksi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan program Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang mengarah pada pengelolaan pertahanan yang prokesejahteraan rakyat.

Demikian disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, saat pemaparan Refleksi Kinerja Akhir Tahun 2010 Kementerian Pertahanan, di Jakarta, Kamis (30/12).

"Industri pertahanan jika bisa akan dibangun dari dalam negeri. Karena, hal ini akan berdampak baik, serta memberikan efek ganda, yakni untuk pertumbuhan perekonomian dan juga mampu membuka lapangan pekerjaan," ujarnya.

Sampai sejauh ini, ujar dia, pencapaian kinerja Kemhan pada 2010 telah berjalan sesuai dengan target yang tercantum di dalam Rencana Strategis Pertahanan Negara (Renstra Hanneg) 2010-2014.

Antara lain, menyangkut optimalisasi penggunaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) produksi dalam negeri, pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), penyusunan draf RUU Revitalisasi Industri Pertahanan dan RUU Keamanan Nasional, serta pemberian tunjangan khusus prajurit TNI yang bertugas di pulau terluar dan perbatasan.

Purnomo mengakui, ada sejumlah program yang belum dapat dicapai pada tahun 2010. Namun, untuk program-program yang dipatok pemerintah dapat tercapai semua.

"Ada beberapa program yang belum dapat direalisasikan pada tahun ini karena ada yang bersifat multiyears. Sampai sejauh ini program yang dipatok pemerintah dapat kita selesaikan dan ini terus dipantau Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Dia menyebutkan, pencapaian dari sisi regulasi, Kementerian Pertahanan telah menyelesaikan dua RUU pada tahun 2010, yaitu RUU Keamanan Nasional dan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan. Sementara itu, untuk bidang kerja sama, Kemhan juga mengadakan kerja sama dengan Amerika Serikat dalam hal peningkatan kerja sama pertahanan dan dibukanya hubungan kerja sama yang melibatkan Kopassus.

Selain AS, Kemhan juga menjalin kerja sama dengan sejumlah negara lainnya, yakni Brunei Darussalam, Pakistan, dan Korea Selatan. Terkait kerja sama dengan Korea Selatan, dilakukan menyangkut produksi dan pemasaran proyek pengembangan jet tempur KF-X.

"Untuk produksi jet-jet tempur akan dilakukan setelah studi kelayakan selesai dikerjakan pada akhir 2012. Pada proyek produksi ini nantinya Indonesia akan menggunakan fasilitas industri pertahanan PT Dirgantara Indonesia dan bekerja sama dengan Industri Korea Aerospace Industries," katanya.

Super Puma

Terkait upaya peningkatan kesejahteraan prajurit TNI yang juga ditetapkan menjadi prioritas tahun 2010, pemerintah telah menaikkan tunjangan lauk-pauk dari Rp 35.000 menjadi Rp 40.000 per hari. Tunjangan remunerasi yang diberlakukan per Juli 2010 juga telah dicairkan pada akhir Desember 2010 dan diberikan secara rapel.

Sementara itu, pemerintah menargetkan mampu memiliki Super Puma sebanyak 9 unit yang dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia (DI) dalam waktu dekat ini.

"Sampai saat ini, baru sebanyak tujuh unit, termasuk satu yang kita serahkan saat ini. Sedangkan, dua unit sisanya masih dikerjakan PT DI," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, di sela acara penyerahan satu unit Helikopter NAS-332 Super Puma kepada Skuadron Udara 8 Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/12).

Dia menyebutkan, enam unit yang sebelumnya sudah telah dibuat PT DI, sebanyak empat unitnya digunakan bagi SAR dan dua unit lainnya diperuntuk bagi VVIP.

Purnomo menilai, pihaknya menggandeng PT DI dalam pembuatan helikopter tersebut, karena sejalan dengan upaya pemerintah memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sebagai upaya memperkuat pertahanan Indonesia.

Menurut Purnomo, penyediaan Helikopter Super Puma itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan, pada 2010 ini telah disusun cetak biru pertahanan (minimum essential force/MEF).(Sumber : Suara Karya)