Jakarta - Pada program kerja 2011, TNI memaksimalkan pembangunan kekuatan pertahanan di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangga. Selain penambahan pasukan, TNI juga akan membangun pos-pos perbatasan, penambahan transportasi, dan peralatan teknologi komunikasi.
"Kita memandang wilayah perbatasan masih perlu dievaluasi, sehingga perbaikan perlu terus-menerus dilakukan agar pengamanan perbatasan dapat dilakukan secara baik," ujar Panglima TNI, Laksamana TNI, Agus Suhartono dalam jumpa pers Rapim TNI 2011 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (20/1).
Panglima TNI diidampingi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jende-ral TNI George Toisutta, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Seoparno, dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul.
Menurut Agus, wilayah perbatasan mengandung potensi konflik antarnegara sehingga seyogianya pembangunannya terintegrasi dan multi sektoral, termasuk peningkatan kekuatan pertahanan melalui darat, laut dan udara. "(TNI-Red) Angkatan Darat, Udara dan Laut telah punya program untuk pencapaian target pengembangan kekuatan di kawasan perbatasan," ujarnya.
Wilayah darat, TNI memberi prioritas operasi pengamanan di perbatasan Idonesia dengan negara Malaysia, Papua Nugini dan Republik Democratic Timor Leste (RDTL).
Sedangkan pengamanan laut masih terfokus pada pengamanan pulau-pulau terluar dan perbatasan perairan Selat Malaka, Natuna, Kepulauan Riau, Sulawesi, dan sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Pemantapan Alutsista
Sementara, Soeparno mengatakan, pegembangan kekuatan untuk menjaga perbatasan perairan Indonesia harus diikuti pengembangan kekuatan alat utama sistem senjata (alutsista). Setidaknya, TNI AL memiliki kapal salam untuk mengawal perairan Indonesia.
Pemerintah bersama TNI AL sendiri telah menyiapkan pembangunan kapal selam. Pada 2011 ini, pembangunan kapal selam sudah dapat dimulai. "2011 ini pembangunannya diiharapkan sudah dapat dimulai," ujarnya.
Ia menyebutkan, sebagian pengerjaan kapal selam akan dilaksanakan di luar negeri dan selebihnya dikerjakan di dalam negeri. Sebab, kapal selam merupakan kapal perang yang harus dilengkapi teknologi tinggi.
"Kita memang sudah berpengalaman dalam kapal selam. Namun, kita belum memiliki peralatan dan tempat untuk pembuatan kapal selam. Karena itu, pengerjaan kapal selam kita bekerja sama dengan pihak luar," ujar KSAL.
Meski demikian, kerja sama pembuatan kapal selam dengan pihak luar negeri harus bisa diimanfaatkan transfer teknologi. "Kapal selam punya nilai strategis untuk mengawal perairan Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, Imam Sufaat menjelaskan, pembangunan kekuatan pertahanan udara diorientasikan ke wilayah timur Indonesia. TNI Angkatan Udara segera membutuhkan 32 radar untuk mengintegrasikan pemantauan udara. "Tapi, sekarang ini kita baru punya 17 radar," ujarnya.
Pada sisi lain, TNI AU telah mengembangkan kekuatan pasukan khas TNI (Paskhas) di Biak. "Kita sudah mengembangkan Paskhas Biak yangs sebelumnya kompi menjadi batalyon," ujar KSAU.(Sumber : Suara Karya)
