KKP telah memesan 4 buah kapal SKIPI dari salah satu produsen kapal laut di dalam negeri, PT Daya Radar Utama. Proses pemesanan sudah berlangsung sejak tahun 2013 dengan nilai kontrak satu kapal mencapai Rp 140 miliar atau totalnya Rp 560 miliar.
"Kita bangun 4 kapal SKIPI. Satu kapal nilainya Rp 140 miliar," kata Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Syahrin Abdurrahman saat ditemui di ruang kerjanya, di Gedung Minabahari III, Kantor Pusat KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/07/2014).
Kapal SKIPI ini termasuk kapal besar dengan panjang 60 meter. Kapal ini mayoritas dibuat dengan bahan baku baja asli yang kuat dan tahan lama. Teknologi yang digunakan pun cukup canggih, kapal dilengkapi sonar dan penginderaan jarak jauh serta mesin handal buatan MTU Jerman.
"Kita lihat ya spesifikasinya. Satu kapal SKIPI ini nilainya sama seperti kita bangun GMB (Gedung Mina Bahari) IV. Spesifikasinya hebat. Bahkan banyak orang menganggap mesin yang digunakan paling hebat, kita pakai MTU Jerman ini paling hebat. Kita panggil pakar ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) Mesin MTU itu digeber 10 jam nonstop masih meringis-ringis," paparnya.
Kapal ini nantinya akan disebar kedua wilayah perairan Indonesia yaitu bagian Timur dan Barat Perairan Indonesia. Wilayah operasi mencakup spot zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia yang rawan tindakan illegal fishing.
Daerah-daerah itu mencakup Laut Arafura dan Utara Laut Sulawesi (Timur Indonesia) dan Barat Natura serta Laut China Selatan terutama segitiga emas antara Indonesia, Malaysia dan Thailand.
"Intinya kita harus lebih pintar. Kalau kita lebih rapi, kecil kemungkinan terjadi pelanggaran di laut," cetusnya.(wij/hen)Spesifikasi Kapal Pesanan KKP : Empat kapal SKIPI ini mampu tahan berlayar hingga 14 hari karena memiliki ukuran tangki bahan bakar yang lebih besar. Daya bertahan ("endurance") itu jauh lebih tinggi dari 27 kapal patroli pengawas yang kini dioperasikan Ditjen PSDKP yang hanya mampu bertahan dua hari sebelum harus mengisi ulang bahan bakar.
Dengan daya tahan yang cukup lama, empat kapal SKIPI ini diharapkan dapat melakukan patroli semaksimal mungkin dan menjaga potensi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) daerah Timur dan Barat Indonesia.
"Rencananya dua ditempatkan di wilayah Timur (Stasiun Tual) dan Barat (Stasiun Batam atau Pontianak)," ujar Direktur Kapal Pengawas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Halomuan.
Kemudian, jarak pantauan radarnya bisa mencapai 120 mil laut (1 mil : 1,8 kilometer), dibandingkan kapal patroli biasa yang hanya 36 mil laut. Kapal yang didesain ini memiliki kecepatan 26 knot.
Posturnya pun lebih gagah dengan panjang 60 meter, dibandingkan kapal patroli biasa yang berukuran 42 meter.
"Akan terdapat ruang laboratorium yang lebih luas dan juga ruang tahanan (untuk nelayan ilegal yang ditangkap)," ujar dia.
Pesan Helikopter Kapal Induk KKP Kupang – Kementerian Kelautan dan Perikanan / KKP akan menyiapkan kapal induk serta sejumlah helikopter untuk pengawasan laut dari berbagai tindakan “ilegal fishing” yang merusak ekosistem laut.
“Ini merupakan salah satu komitmen KKPuntuk mengamankan laut kita dari berbagai tindakan kriminal,” ujar Sekretaris Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Dermawan di Kupang, Selasa, 26/4/2016.
Rencana itu disampaikan Agus usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis Mitra Bahari, bertema “Kemitraan dan Program Pembangunan Pesisir, Model dan penerapan “coastal community Development project” di Kupang.
Agus menjelaskan, rencana pembelian kapal induk merupakan komitmen besar dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai bentuk perhatian kepada nelayan lokal.
“Ukurannya kapalnya nanti kurang lebih mencapai 120 meter. Kalau tidak salah Indonesia belum memiliki kapal sebesar itu. Semuanya demi pengawasan wilayah laut,” ujarnya.
Menteri Susi mengatakan akan mengeluarkan dana Rp 560 miliar yang diambil dari alokasi APBN, untuk membuat kapal tersebut.
Susi Pudjiatuti mengatakan kapal raksasa dibutuhkan untuk memberantas para pencuri ikan. Selama ini, kapal para pencuri kebanyakan berukuran besar.
Selain kapal induk, KKP juga akan membeli enam helikopter yang tujuannya untuk pengawasan laut Indonesia yang luas.
“Rencananya juga akan ada enam helikopter yang akan dibeli, semuanya demi pengawasan laut kita, agar nelayan kita bisa mendapatkan ikan yang memang berasal dari daerahnya sendiri,” ujar Agus Dermawan.
Sumber : Perkembangan Militer, Detik, Seru, Republika, JKGR
