“Seharusnya dari dulu sudah dilaksanakan pembangunan matra laut, tapi selama ini penguatan teritorial wilayah darat lebih cepat, seharusnya berjalan simultan dan linier,” ujar mantan anggota DPR RI Komisi I Fraksi Hanura itu.
Terakhir kali besarnya pembangunan matra laut pada era Bung Karno tahun 1960-an. Pasca itu, pembangunan matra laut tidak menjadi prioritas. Lebih lanjut, wanita yang akrab disapa Nuning tersebut menjelaskan, itu semua kembali lagi pada visi pertahanan dari kepala negara.
“Ya itu kan terkait dengan visi pertahanan negara kita, kan? Memang meski darat dan udara juga harus diperkuat sistem pertahanannya, tapi kita memerlukan suatu penguatan khusus di matra laut,” tutur Nuning.
Menurutnya, alasan itu diperkuat dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki 17.499 pulau. Terdapat 92 pulau terluar dan 12 pulau di antaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga, serta digunakan sebagai titik-titik batas terluar (base point) pengukuran batas wilayah NKRI dengan negara tetangga.
“Terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, kedudukan pulau terluar merupakan beranda Nusantara yang harus terus dipantau dan diawasi,” ucapnya.
Konsentrasi pembangunan matra laut pada pemerintahan Jokowi sangat terbuka lebar, mengingat pemerintahan ini memiliki konsep Poros Maritim Dunia.
“Ke depan, Pak Jokowi akan serius menangani masalah maritim, tentu hal-hal yang penting untuk mendukung programnya perlu kedepankan dan laksanakan,” tambahnya.
Menurut dosen Universitas Pertahanan ini, perlu ada konsentrasi khusus kepada TNI AL untuk pemerintahan ke depan mengingat eskalasi ancaman melalui zona jalur laut di prediksi meningkat.
“Eskalasi ancaman ke depan akan semakin meningkat, sehingga butuh penjagaan ketat terhadap keutuhan NKRI dengan cara memperkuat TNI AL,” pungkasnya.
Penguatan TNI AL agar menjadi berkelas dunia memiliki unsur-unsur, yaitu penguatan organisasi, SDM, teknologi, dan operasi, sehingga dalam pencapaian Renstra II tahun 2015-2019 nanti, pembangunan itu harus menjadi prioritas, sebagaimana sejalan dengan visi maritim pemerintah.
Sumber : Jurnal Maritim
