Lewat sebuah laporannya, badan PBB tersebut mengatakan diperlukan peningkatan usaha untuk memastikan pengamatan tersebut tidak merusak hak asasi pribadi.
PBB menambahkan penyimpanan data besar-besaran untuk membantu pengintaian "tidak berguna dan tidak patut".
Laporan dikeluarkan sementara Inggris meloloskan hukum darurat yang membuat penyedia layanan internet dan perusahaan telepon genggam dapat menyimpan data pelanggan.
Dokumen yang ditulis kantor Navi Pillay, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB tersebut mengungkapkan kurangnya keterbukaan "yang mengejutkan" tentang alasan pemerintah menyetujui atau memulai pengawasan skala besar tentang yang dilakukan banyak orang di internet.
Kegiatan mata-mata secara massal, kata Pillay, telah menjadi suatu "kebiasaan berbahaya bukan lagi suatu pengeculian" bagi berbagai pemerintahan.
Program-program ini sudah pasti mencampuri ruang pribadi, dan pemerintahan harus berusaha lebih keras untuk memastikan pembatasan kebebasan ini "jelas dan tidak melanggar hukum".
Semakin banyak pemerintahan yang berusaha mendapatkan informasi tentang warganya, semakin sulit bagi mereka untuk membela usaha me mata-mata dan pengawasan berlebihan, kata Pillay.(Sumber : BBC)
