"Terkait masalah regional, kami membahas secara rinci perkembangan permasalahan di kawasan, salah satunya tentang Laut China Selatan," kata Menlu RI Marty Natalegawa di Jakarta, Senin.
Menurut dia, hal yang ditekankan pihak Indonesia dalam penanganan masalah sengketa wilayah Laut China Selatan adalah dilanjutkannya upaya-upaya penyelesaian melalui jalur diplomasi dan penerapan code of conduct (tata perilaku) yang sudah disepakati.
"Saya membahas dengan Menlu Filipina tentang pembicaraan, terkait perkembangan masalah Laut China Selatan, dengan beberapa menlu akhir-akhir ini, termasuk menlu Amerika Serikat, China, dan Jepang. Intinya, yang sudah kami identifikasi adalah pentingnya menyelesaikan masalah ini melalui upaya diplomasi dan cara damai," ujarnya.
Marty mengungkapkan bahwa Menlu Filipina telah memaparkan pandangan negaranya tentang masalah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, terutama upaya Filipina di tribunal (pengadilan) guna menangani masalah itu melalui proses hukum.
"Sekarang melalui jalur ASEAN ada code of conduct antara ASEAN dengan China. Selain itu, ada upaya dari Filipina melalui tribunal," katanya.
"Namun, yang Indonesia ingin tekankan adalah seyogyanya upaya hukum serta upaya diplomatis dan politik itu harus sinergis. Jangan sampai negara yang satu dianggap melawan negara yang lainnya," lanjutnya.
Menlu RI menegaskan bahwa Indonesia pada dasarnya mendukung setiap upaya penyelesaian masalah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan selama hal itu bersifat damai.
"Damai melalui politik diplomasi dan damai melalui proses-proses hukum. Yang penting adalah semua usaha yang dilakukan sifatnya sinergis dan selaras, serta membantu momentum ke arah penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan secara damai," tegasnya.
Menlu Filipina : Indonesia Adalah Saudara Terdekat di KawasanRI adalah saudara terdekat kami di kawasan dan sahabat yang setia. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Filipina Albert F. Del Rosario dalam Konferensi Pers bersama Menlu RI Marty M. Natalegawa usai Pertemuan keenam Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) RI-Filipina di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta (24/05). Dalam pertemuan tersebut kedua Menlu mengesahkan tiga dokumen.
"Selain Agreed Minutes Pertemuan, kami juga mengesahkan dokumen Mandatory Consular Notification yang merupakan perwujudan kemitraan di bidang kekonsuleran".
Selain itu, kedua Menlu juga menyepakati Plan of Action atau rencana aksi hubungan bilateral kedua negara. Kami juga membahas perihal posisi Filipina terkait Laut China Selatan/Laut Filipina Barat, tambah Menlu.
Sementara itu, Menlu Rosario menyampaikan apresiasi yang tinggi atas peran aktif serta komitmen Indonesia dalam membangun kemitraan yang erat antara kedua negara yang telah berlangsung selama 65 tahun.
"Rencana aksi (PoA) yang baru saja ditandatangani akan menyediakan mekanisme agar kedua negara mampu mencapai berbagai hal di masa mendatang".
Dalam kesempatan tersebut, kedua Menlu juga membahas perjanjian di bidang maritim khususnya terkait delimitasi zona maritim (Zona Ekonomi Eksklusif) kedua negara.
"Ke depan, kami akan lebih menggarap hal ini lebih serius dengan adanya technical working group". Menlu Rosario juga menyampaikan bahwa kunjungan Presiden RI di bulan Mei nanti akan membawa arti dalam perjanjian delimitasi tersebut.
Menanggapi isu Laut China Selatan, usai konferensi pers bersama, kepada para insan media, Menlu RI menekankan bahwa Indonesia akan senantiasa mendukung langkah damai dalam penyelesaian masalah.
"Pada prinsipnya, kami mendukung semua langkah yang diambil Filipina terkait Laut Filipina Barat, baik melalui ASEAN, maupun jalur hukum, yaitu melalui UN Tribunal". Namun, lanjut Menlu RI, Indonesia mengharapkan agar kedua cara tersebut dapat dilakukan secara sinergis dan mengedepankan cara-cara damai.(Sumber : Antara)
