New York - Kunjungan resmi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Ban Ki-moon pada 20-21 Maret di Indonesia akan diisi dengan berbagai pembahasan menyangkut hubungan Indonesia dan PBB, termasuk upaya peningkatan jumlah pasukan Indonesia di misi-misi pemelihara perdamaian PBB.
"Selain dalam rangka memenuhi undangan Presiden Yudhoyono, kunjungan Sekjen Ban Ki-moon juga akan dimanfaatkan dalam konteks kita menjadi salah satu dari 10 besar negara penyumbang pasukan terbesar. Saat ini kita di posisi 15," kata Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Desra Percaya, Sabtu waktu setempat (Minggu WIB).
Dalam lawatan dua harinya di Indonesia, Ban akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, dan Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih.
Ia juga dijadwalkan akan mengunjungi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia atau Indonesia Peacekeeping and Security Center (IPSC) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, serta menyampaikan pidato dalam pembukaan dialog pertahanan (Jakarta International Defence Dialogue) di Jakarta.
Menurut Desra, pertemuan bilateral Ban Ki-moon dan Presiden Yudhoyono akan diisi dengan pembahasan mengenai berbagai situasi internasional, regional serta penguatan hubungan bilateral RI-PBB.
Penguatan hubungan bilateral tersebut, ujarnya, terutama terkait dengan IPSC dalam rangka memperbesar sumbangan Indonesia dalam pengiriman pasukan perdamaian serta membuat IPSC menjadi pusat keunggulan.
"Sumbangan pasukan perdamaian tentunya merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif kita dalam turut menciptakan perdamaian dan keamanan internasional," kata Desra.
Berdasarkan catatan per Januari 2012 yang dihimpun dari Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, pasukan perdamaian Indonesia berjumlah 1.972 personil militer dan polisi. Sebanyak 19 dari jumlah tersebut merupakan personil perempuan.
Hampir 2.000 anggota pasukan Indonesia itu saat ini tersebar bergabung di enam misi penjaga perdamaian PBB, yaitu 1.455 personil melekat ke UNIFIL (di Lebanon), 192 orang ke MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), 170 ke MINUSTAH (Haiti), 146 ke UNAMID (Darfur), 8 ke UNMIS (Sudan Selatan) dan satu personil ke UNMIL (Liberia).
Dalam kunjungan di Indonesia, Sekjen Ban Ki-moon seperti yang diungkapkan juru bicaranya, Martin Nesirky, akan menyampaikan pidato dengan topik "PBB dan Keamanan Global: Kolaborasi dan Kemitraan" pada pembukaan Jakarta International Defense Conference.
Sekjen PBB juga akan berbicara tentang "Penjaga Perdamaian PBB: Tantangan dan Kesempatan bagi Indonesia, Kawasan dan Selebihnya" di IPSC.
Desra mencatat, setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi dalam kaitan RI dan PP, yaitu di tingkat internasional, terutama di Dewan Keamanan, di lapangan atau wilayah konflik, serta domestik atau di dalam negeri.
"Tidak semua persoalan di PBB, khususnya di Dewan Keamanan, disepakati satu resolusi untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian. Adapun di lapangan, penempatan pasukan penjaga perdamaian tergantung apakah pemerintah setempat atau pihak-pihak yang bertikai bersedia menerima keberadaan pasukan PBB," ujarnya.
Adapun tantangan dalam negeri yang dihadapi Indonesia, ujarnya, antara lain bagaimana menyiapkan pasukan sesuai standar PBB.
"Kita memerlukan tiga unsur pasukan penjaga perdamaian, yaitu polisi, tentara dan sipil.
Apakah mereka siap diberangkatkan pada kondisi-kondisi konflik tertentu. Kalaupun bisa diberangkatkan, maka harus memenuhi standar yang diminta oleh PBB," kata Desra.
Menurut dia, pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia sejauh ini memiliki catatan bagus dan dikenal sangat profesional.
"Sebagai contoh di UNIFIL, mereka punya program misi sipil, konteksnya untuk pembinaan masyarakat sekitarnya. Mereka sangat dihargai hingga mendapat award juga," katanya.
Sekjen PBB sendiri telah berkali-kali menyatakan harapan agar Indonesia meningkatkan kontribusi dalam penggelaran pasukan pemelihara perdamaian.
"Jadi, kesempatannya ada. Tinggal bagaimana kita mengatasi tantangan di dalam negeri," kata Desra.
Bertambahnya jumlah pasukan Indonesia di PBB juga bisa membuka kemungkinan lebih besar bagi personil Indonesia mendapat posisi tinggi di lapangan.
Dalam sejarahnya, pasukan pemelihara perdamaian Indonesia baru menempatkan dua personel dengan jabatan tinggi di lapangan, yaitu Mayjen Rais Abin dan Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono (kini Presiden RI).
Rais Abin menjabat sebagai Force Commander of UN Peacekeeping Mission in UNEF II, sedangkan Yudhoyono diberi tugas sebagai Chief Military Observer of Nations Transitional Administration for Eastern Slovania, Baranja and Western Sirmium (UNTAES).(Sumber : Antara)
