Jakarta - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengadukan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) ke Komisi Pertahanan DPR. Pengaduan ini ditanggapi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dengan geram.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memastikan dalam pembelian alutsista itu tak ada unsur korupsi. "Baiknya sebelum diklarifikasi secara jelas, jangan komentar dulu. Orang cuma tahu sedikit kasih komentar macam-macam. Orang nggak ngerti menganggap kami korupsi. Sekarang saya balik menuding mereka anteknya asing, mau nggak?" kata di Gedung DPR, Senin 19 Maret 2012.
Dia mengakui demokrasi Indonesia memberikan jaminan dan kebebasan berpendapat. Tapi, kata Purnomo, kebebasan dalam demokrasi itu ada batasnya. "Kebebasan itu ada tanggungjawabnya. Ini salah. LSM yang bilang begitu, nggak ngerti mereka," kata dia.
Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembelian enam Sukhoi SU 30MK2 ini adalah US$470 juta. Per pesawat seharga US$54,8 juta. Sehingga total dana yang diperlukan sebesar US$328,8 juta.
Atas pembelian pesawat yang dinilai terlalu mahal itu, kata Purnomo, merupakan hal yang wajar. "Kami menteri kan hanya tahu kulitnya aja. Persenjataan modern mahal," kata dia.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan ada indikasi kejanggalan harga dari pembelian pesawat tempur buatan Rusia tersebut.
Sejumlah LSM itu pun mempertanyakan mengapa Indonesia lebih memilih menggunakan skema dana pinjaman luar negeri atau kredit komersial. "Padahal ada MoU antara Pemerintah dengan Rusia terkait dengan state credit yang dialokasi sebesar US$1 miliar," kata Adnan.
Menurut Adnan, dengan menggunakan kredit dari Pemerintah Rusia, Indonesia akan mendapat keuntungan pengembalian masa pinjam yang lebih lama jika dibandingkan pemakaian kredit komersial.
Masa pengembalian pinjaman dari Pemerintah Rusia bisa mencapai 15 tahun, sedangkan kredit komersial hanya 2 hingga 5 tahun. Selain itu, biaya bank dan bunga kredit komersial lebih tinggi.
Adnan juga mempersoalkan pelibatan agen dalam pembelian pesawat tersebut. "Adanya keterlibatan agen membuat dugaan adanya permainan harga dan fee yang harus dibayar," kata Adnan.(Sumber : Viva News)
