“Saya tadi minta penjelasan kepada Sekjen Kementerian Pertahanan RI (Kemhan), Namun Sekjen Kemhan pun kelihatannya menyesalkan adanya pernyataan tersebut,” jelas TB. Hasanuddin ketika dihubungi itoday, Selasa (13/3). “Kami secara resmi belum mendiskusikannya,” sambungnya.
TB. Hasanuddin berhak kecewa, sebab jika menyangkut pembelian peralatan tempur, seharusnya dibicarakan dulu dengan DPR.
“Kalau kita mau ngomong soal negara dengan negara, menyangkut penyerahan atau pembelian peralatan tempur, KSAU atau siapapun harus bicara dulu dengan DPR, jangan langsung diekspos ke publik,” jelasnya.
Tidak hanya tidak ada koordinasi, anggota DPR yang mantan anggota TNI ini juga membeberkan bahwa Sekjen Kemhan tidak tahu mengenai masalah ini, dan Kemhan pun tidak tahu mengenai adanya pernyataan dari pihak TNI AU tentang hibah pesawat tempur dari Korea Selatan.
“ Sekjen Kemhan pun tidak tahu masalah ini. Kata Sekjen Kemhan, pihak Kemhan tidak tahu mengenai pernyataan dari pihak TNI AU tentang hibah F-5 dari Korea Selatan, “ jelasnya.
Anggota Fraksi PDIP ini juga menyayangkan kebijakan pemerintah dan TNI yang menerima hibah alat utama sistem senjata (Alutsista) usang dari negara lain. Menurutnya, jangan sampai untuk mencapai Minimum Essential Forces (MEF), kemudian kekuatan TNI hanya dipenuhi dengan barang rongsokan.
Namun demikian, TB. Hasanuddin menjelaskan, Komisi I DPR RI belum akan memanggil Panglima TNI dan pemerintah mengenai masalah ini.
“Tidak usah dipanggil, telepon saja. Cuma kalau mau bicara, tolong koordinasikan dulu,” pungkasnya.(Sumber : Itoday)
