Menhan Tanggapi Penolakan Pencairan APBNP Oleh Komisi I

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kanan) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana memberikan keterangan pers seusai mengikuti rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/9). Rapat terbatas tersebut membahas kelanjutan soal rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI dengan pembelanjaan Pinjaman Luar Negeri tahun 2010-2014. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/ama/11)

Jakarta - Menanggapi penolakan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) oleh Komisi I, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan selama anggaran belum keluar, pikiran apapun boleh dikemukakan termasuk perbedaan dalam pengajuan anggaran.

"Pikirankan boleh (berbeda), tapi ini kan belum dilaksanakan. Anggarannya juga belum keluar. Surat otoritas uangnya pun belum ada," kata Purnomo usai menandatangani kesepakatan kerjasama Kemhan dan Kaltim di Kemhan, Senin (19/9).

Menhan menjelaskan, counter part Kemhan adalah Komisi I sedangkan Kemkeu dari panitia anggaran. “Yang kami tahu angkanya 2,485 triliun. Tapi waktu kami bicarakan di komisi I, kan ada kemungkinan itu naik ke panggar (panitia anggaran). Kami sudah tidak ikut lagi,”katanya.

Menanggapi perbedaan alokasi anggaran untuk alutsista, sebesar 600 miliar antara yang diterima Komisi I dan Kemkeu, Menhan menjawab surat otorisasi uang belum ada dan belum diimplementasikan. “APBNP baru saja digodok, belum diimplementasikan. Jadi belum bisa dikatakan ada perubahan,”katanya.

Kemhan, kata Purnomo, tidak mempermasalahkan rincian anggaran tersebut, tapi lebih pada total anggaran. “Kami tetap berpegang pada 2,485 triliun. Soal 2,485 itu beda antara komisi I dan Keuangan karena yang ini mengikuti Panggar, yang ini ikut komisi I, itu yang harus diklarifikasi,”jelasnya.

Dia menambahkan, terdapat banyak kesepakatan antara Kemhan dengan Komisi.(Sumber : Jurnas)