Beban Berat Para Prajurit Penjaga Ujung Negeri

Sekayam - Dulu, para pejuang merebut sejengkal tanah dari penjajah dengan susah payah berbekal senjata ala kadarnya plus bambu runcing. Sekarang tinggal mempertahankan. Mampukah alutsista kita menjawab tantangan?

Dandim 1204 Sanggau, Letkol CZI Ade Heri Kurniawan, menegaskan akan selalu terdepan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI di wilayah perbatasan Kalbar. “Kita tetap yang terdepan menjaga keutuhan NKRI. Itu merupakan harga mati,” kata Ade.

Aspek pembinaan teritorial, kata dia, setiap tahun selalu melaksanakan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD). Tujuannya membuka akses jalan bagi masyarakat, sekaligus melaksanakan pembinaan dan membangkitkan kembali rasa nasionalisme warga perbatasan. Khususnya warga Entikong dan Sekayam.

“TMMD ini semakin kita tingkatkan. Untuk mengimbangi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah,” tegas Ade.

Prajurit TNI yang menjaga wilayah perbatasan dihadapkan dengan persoalan konvensional. Di antaranya mengenai letak tapal batas, pelintas batas, barang-barang ilegal, termasuk peredaran narkoba. “Ini menjadi tugas TNI juga. Jangan sampai keutuhan NKRI terganggu,” ungkapnya.

Soal peralatan persenjataan? Ade mengungkapkan, prajurit yang menjaga sepanjang jalur perbatasan dilengkapi berbagai peralatan dan persenjataan yang siap siaga berjaga dan melaksanakan patroli di sepanjang jalur perbatasan. “Peralatan dan persenjataan kita standar. Ada enam pos penjagaan yang kita siagakan di wilayah Kabupaten Sanggau ini,” paparnya.

TNI memang tetap bersiaga, namun alat utama sistem persenjataan (alutsista) sangat mendukung. Kondisinya saat ini sebetulnya sangat jauh tercukupi dibanding negara lain dalam menjaga kedaulatannya di perbatasan. Itu disebabkan negara lain dalam membangun perbatasan disandingkan antara aspek kesejahteraan dan pengamanan (security approach).

Raja Sanggau, Pangeran Ratu Surya Negara Drs H Gusti Arman MSi meminta pemerintah mempercepat proses pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Kalau infrastruktur minim, jelas ancaman disintegrasi bangsa dari masyarakat di wilayah perbatasan negara terus membayangi dari waktu ke waktu.

Arman membeberkan, wilayah perbatasan masih ditempatkan sebagai halaman belakang. Hal itu ditandai dengan minimnya sarana dan prasarana dasar. Pemerataan pembangunan memang belum dinikmati masyarakat yang berada di daerah perbatasan, bahkan terabaikan begitu saja.

“Kita tidak menginginkan terjadinya disintegrasi. Hanya dikarenakan pemerintah pusat menganggap sepele problem yang dihadapi masyarakat wilayah perbatasan,” ungkapnya.

Malaysia memanfaatkan kelemahan pemerintah sebagai kekuatan untuk merebut perhatian. Pemerintah Malaysia sudah lama berorientasi menggenjot pembangunan di wilayah perbatasan. “Implementasinya bisa dilihat di wilayah perbatasan Malaysia. Inilah yang sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah kita,” tegas Arman.

Melihat kondisi ini Arman mengharapkan, semestinya pemerintah bergerak cepat mengatasi problem tersebut dengan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Pemerintah melaksanakan perubahan paradigma pendekatan di daerah perbatasan.

“Selama ini kecenderungan melakukan pendekatan keamanan. “Bukan itu yang diinginkan masyarakat. Mereka merindukan pendekatan pembangunan,” tuturnya.(Sumber : Equator)