Dirut PT DI Minta DPRRI Desak Pemerintah Agar Segera Mengimplementasi Rencana Restrukturisai Dan Revitalisasi PT DI

BANDUNG - Sejumlah teknisi PT Dirgantara Indonesia(PTDI) memasang baling-baling helikopter SUPER PUMA II dihanggar PT DI, Pajajaran, Bandung, Jawa Barat,Senin(3/3). PT Dirgantara Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan Eurocopter untuk membuat komponen Helikopter SUPER PUMA II seri terbaru serta untuk menguasai pasar helikopter khusus Angkatan Udara di kawasan Asia.dan TNI AU rencananya akan memesan helikopter SUPER PUMA II seri terbaru dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI).FOTO ANTARA / Rezza Estily

Bandung - Pihak PT Dirgantara Indonesia (DI) Tbk meminta Komisi VI dan Komisi XI DPR agar mendesak pemerintah supaya segera mengimplementasi seluruh rencana restrukturisai dan revitalisasi PT DI tahun 2011–2015.

Demikian dikatakan Dirut PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, dalam acara rapat kerja dengan Komisi VI dan Komisi IX DPR RI di kantor PT Dirgantara Indonesia Tbk di Bandung, Jumat (24/6).

Sejumlah anggota Komisi VI dan Komisi XI DPR mengadakan rapat kerja di kantor PT DI Bandung, sekaligus melihat kondisi dan kesiapan perusahaan itu untuk kembali berkibar memproduksi pesawat terutama untuk pemakaian dalam negeri.

Budi Santoso juga meminta agar pemerintah melibatkan PT DI sebagai bagian terintegrasi dan terpadu dalam penyusunan renstra Kementerian Pertahanan / TNI. Dengan begitu, PT DI dapat menyesuaikan rencana kerja perusahaan baik jangka pendek maupun panjang dengan renstra Kementerian Pertahanan / TNI tersebut.

Budi juga meminta dana alokasi khusus (dalam anggaran) untuk pelaksanaan program pemberdayaan BUMN. Hal ini sebagai bentuk nyata dukungan anggaran dalam implementasi penugasan/pemberdayaan BUMN dalam pengadaan alutsista, yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah, baik akan dikelola oleh KKIP atau Kementerian Pertahanan.

Budi mengatakan, PT DI memperoleh banyak order kerja (kontrak) tahun 2008 dan 2009 namun tidak bisa dilaksanakan karena perusahaan kesulitan mendapatkan modal kerja untuk menjalankan kontrak yang ditawarkan.

PT DI juga meminta DPR agar selalu memberikan dukungan penuh agar PT DI dappat diberikan penambahan modal / investasi untuk menjalankan penugasan atau pemberdayaan BUMN untuk mendukung peningkatan mutu, harga produk yang kompetitif dan jadual penyerahan akan lebih cepat dan tepat waktu dikarenakan perusahaan ini memiliki kesiapan persediaan produk.(Sumber : Suara Pembaruan)