KKIP : Industri Pertahanan Terbentur Dengan Masalah Kualitas

Bebrapa Produk Industri Pertahanan Nasional

Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) mengaku,industri pertahanan Indonesia memiliki sejumlah kelemahan di antaranya faktor kualitas.

Juru Bicara KKIP Silmy Karim mengatakan, hasil inventarisasi permasalahan yang dilakukan KKIP terhadap industri pertahanan dari sisi pengguna adalah masalah keterlambatan, kualitas, serta kompetensi teknis. “Harus diakui masih ada kelemahan dalam hal kualitas jika dibandingkan dengan produksi luar negeri serta keterlambatan pengiriman. Ini menjadi konsekuensi jika ingin memajukan lagi industri pertahanan. Tapi, juga menjadi catatan agar diperbaiki,” ungkap Silmy di Jakarta kemarin.

Selain itu, ditemukan juga belum idealnya modalitas untuk produksi.Modalitas produksi yang belum ideal ini terutama disebabkan kondisi keuangan BUMN industri pertahanan yang belum dapat menopang kelancaran produksi dalam rangka pemenuhan pesanan dari pengguna.“Masih ada beban-beban bawaan keuangan masa lalu yang menjadikan struktur keuangan belum sehat dan belum mendapatkan perhatian,” katanya.

Karena itu,Silmy menekankan perlunya revitalisasi industri pertahanan bukan hanya terhadap ma-najemen produksi. Namun, juga untuk kepemimpinan BUMN tersebut.Yang akan menjadi perhatian KKIP pada 2011 adalah memaksimalkan penggunaan produksi industri pertahanan dalam negeri serta memformulasikan kebutuhan untuk kebutuhan pokok minimum.

“Ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang salah satu isinya mewajibkan pengadaan alutsista TNI dan Polri dengan menggunakan produksi dalam negeri,”paparnya. Sebelumnya mantan Presiden BJ Habibie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR pada Senin (31/1) mengatakan, industri strategis pertahanan terhenti perkembangannya karena tidak didukung bantuan anggaran pemerintah.

Dia juga menyatakan, pengembangan industri strategis Indonesia tidak pernah fokus. Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menyatakan, saat ini pemerintah telah menyiapkan peta jalan untuk pengembangan industri pertahanan. Dengan demikian, arah perjalanan industri pertahanan bisa menuju kepada kemandirian produksi alutsista.“Kita sudah siapkan roadmap industri pertahanan dan RUU Industri Pertahanan,” ungkapnya.(Sumber : Sindo)