Terkait Pengadaan UAV DPR Sarankan Gunakan Alutsista Produk Dalam Negeri

JAKARTA – DPR meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengutamakan alat utama sistem senjata (alutsista) produk dalam negeri terkait pengadaan pesawat intai tanpa awak.

“Pengadaan pesawat intai tanpa awak ke depan harus diproduksi dalam negeri. Sementara, untuk empat pesawat yang akan datang pada 2011,kita maklumi jika dipesan dari luar negeri karena keperluannya sangat mendesak,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin di Jakarta kemarin. Seperti diketahui,TNI segera membangun skuadron pesawat intai untuk mengamankan seluruh wilayah RI,khususnya di perbatasan baik darat, laut,maupun udara.

Rencananya, empat pesawat intai tanpa awak akan tiba pada medio 2011 dari satu skuadron yang direncanakan. Skuadron pesawat intai tanpa awak itu nantinya akan bermarkas di Pangkalan Udara Supadio, Pontianak. Menurut mantan sekretaris militer era Presiden Megawati Soekarnoputri ini, agar industri alat utama sistem senjata (alutsista) dalam negeri bisa tumbuh dan berkembang, maka pengadaan pesawat intai yang saat ini dibutuhkan TNI harus melibatkan industri dalam negeri.

Apalagi,menurut Hasanuddin, pesawat intai tersebut tidak termasuk teknologi tinggi seperti pesawat tempur yang seharusnya dapat diproduksi di dalam negeri. “Untuk memperkokoh industri dalam negeri, apa yang bisa diproduksi di dalam negeri tidak perlu membeli dari luar. Apalagi, saya dengar insinyur dari institut teknologi terkemuka negeri ini sudah dapat mengembangkan pesawat jenis ini,”katanya.

Hasanuddin menegaskan pemerintah dan DPR telah menyepakati pengadaan alutsista untuk mengutamakan produksi dalam negeri agar ada pertumbuhan industri lokal.Sekaligus,bisa mengurangi ketergantungan kepada luar negeri. Dia mengatakan, pengadaan pesawat intai sangat strategis mengingat luasnya daerah perbatasan yang harus diawasi.

“Untuk kebutuhan patroli, penggunaan pesawat intai tanpa awak terbilang cukup ekonomis.Pesawat ini dapat terbang rendah dan tanpa suara. Sehingga,cocok untuk perbatasan daratan yang minim jalur transportasi serta dapat menggantikan peran pesawat dengan awak yang tentunya memerlukan cost yang lebih tinggi,”tandasnya. Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Bambang Samoedro enggan menyebutkan negara asal pesawat intai tanpa awak yang sudah dipesan TNI tersebut.

Dia mengatakan,pengoperasian pesawat tanpa awak itu menjadi bagian dari upaya pengawasan pulau terluar, laut dan kepulauan, serta wilayah perbatasan. Selain itu, untuk mendukung kegiatan intelijen di udara. “Pesawat ini juga untuk mendukung kerja Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI,”katanya. Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar menyatakan, berhasil atau tidaknya revitalisasi industri strategis pertahanan tergantung dari dukungan negara.

Sebab, menurut dia,dukungan penuh dari negara dalam mengalokasikan anggaran sangat menentukan perkembangan sektor industri strategis. Untuk industri strategis atau pertahanan di Indonesia, Mustafa mengakui bahwa pelaksanaannya masih cukup banyak menemui kendala. Salah satunya, industri yang fokus pada bisnis produksi alutsista memiliki ketergantungan yang sangat besar pada arah kebijakan Kemhan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan.

“Jadi, pasarnya sangat spesifik,” ujarnya. Belum lagi dibutuhkan skala atau besaran produksi tertentu hanya untuk dapat mencapai titik impas. Selain itu,belum adanya sistem anggaran yang tepat, teratur, dan terencana secara baik untuk pengadaan alutsista dalam negeri. “Serta belum adanya komitmen dan konsisten penganggaran pengadaan alutsista yang berkesinambungan dalam tahun jamak (multiyears),” paparnya.

Penganggaran multiyears ini perlu karena pada umumnya pengadaan alutsista memerlukan waktu lebih satu tahun. Karena itu, kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka revitalisasi industri strategis adalah dengan melakukan inisiatif merumuskan Rancangan Undang- Undang tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan Nasional.(Sumber : Sindo)