RI Kerjasama Dengan Negara Tetangga Dalam Pengamanan Laut

Jakarta - Sebagai negara yang luas wilayah lautnya lebih besar daripada daratan, agenda pengamanan laut yang komprehensif dan terpadu merupakan keharusan bagi Indonesia. Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla) Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo menyatakan, negara berhak melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan, dan pengelolaan atas laut. “Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional di laut,” kata Kalakhar dalam acara Maritime Security Desktop Exercise and Law of The Sea Course di Jakarta, Senin (28/2).

Kalakhar menuturkan, terdapat beberapa isu penting seputar keamanan laut yang menjadi masalah negara-negara maritim dunia. Selain isu pencurian kekayaan dan pencemaran laut, isu keamanan laut dan maritim yang merupakan isu utama di Asia Pasifik seperti bajak laut, human trafficking, terorisme di laut, dan yang berhubungan dengan penyelundupan senjata dan pengrusakan ekosistem.

“Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kerja sama dalam menjalankan tugas baik nasional maupun internasional, kami terus membangun kerja sama dengan lembaga dari berbagai negara,” jelasnya. Kerja sama ini, lanjut Didik, perlu dilakukan karena luas laut Indonesia yang luas yang mencapai 5,8 juta km serta berada pada perlintasan transportasi laut. “Indonesia punya ALKI yang wajib mengakomodasikan kepentingan internasional,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, terdapat 12 pulau Indonesia yang butuh perhatian khusus karena letaknya yang strategis sebagai titik terluar yang berbatasan dengan negara lain.(Sumber : Jurnas)