Melansir Nota Keuangan dan RAPBN 2015, Selasa (7/10/2014), guna mendukung percepatan pencapaian MEF sesuai dengan kemampuan keuangan negara, maka pemerintah lebih memberdayakan industri pertahanan dalam negeri.
Data Bank Dunia saat ini menunjukkan bahwa pada 2013 rata-rata belanja militer seluruh negara di dunia adalah sebesar 2,35 persen dari PDB. Rata-rata kawasan Asia Timur dan Pasifik (versi World Bank Incl Indonesia) adalah sebesar 1,9 persen PDB.
Namun, belanja militer Indonesia pada 2013 hanya sebesar 0,9 persen PDB bandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia 1,5 persen, Singapura 3,2 persen, Vietnam 2,1 persen, Thailand 1,5 persen atau China 2 persen, dan Australia 1,6 persen. Hal ini tentu saja akan menyebabkan kekuatan militer dan Indonesia sebagai suatu bangsa menjadi kurang disegani.
Sebut saja kasus penyadapan oleh Australia, sikap Malaysia, Singapura kasus KRI Usman Harun dan lain-lain. Fakta memperlihatkan bahwa Indonesia belum bisa banyak bicara terhadap negeri tetangga.
Oleh karenanya, upaya meningkatkan kemampuan dan modernisasi alutsista TNI tentu saja hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan anggaran belanja militer, pelaksanaannya sementara diarahkan untuk dapat tercapainya kekuatan pokok minimum (minimum essential force TNI).
Untuk itu, pemerintah dalam RAPBN 2015, mengalokasikan tambahan dana pada fungsi pertahanan sebesar 14 persen menjadi Rp 94,90 triliun, jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP 2014 sebesar Rp 83,22 triliun.
Dengan penambahan anggaran lebih banyak, diharapkan pemenuhan MEF dan pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista Indonesia dapat tercapai. Dengan demikian, Indonesia bisa lebih bertaji di Asia.
Sumber : Okezone
